ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Kota Medan menyiapkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2027 bagi wajib pajak dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000 per tahun. Selain itu, Pemko Medan memberikan potongan 50 persen atas pokok tunggakan PBB tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya, disertai penghapusan sanksi serta denda.
Kebijakan yang diumumkan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026), diperkirakan menjangkau 61.376 objek pajak. Total nilai PBB yang dibebaskan pada 2027 disebut mencapai Rp3,85 miliar berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan.
“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” ujar Rico.
Pembebasan PBB-P2 untuk tahun pajak 2027 tersebut direncanakan berlaku otomatis. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan karena nilai ketetapan akan tercatat dalam sistem Bapenda melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) dengan nominal nol rupiah.
Menurut data Bapenda, kebijakan ini terutama menyasar pemilik rumah dan tanah dengan nilai ketetapan pajak relatif kecil. Rata-rata PBB yang dibebaskan disebut sekitar Rp63.000 per tahun.
Selain pembebasan untuk tahun pajak 2027, Pemko Medan memberikan potongan 50 persen dari pokok tunggakan PBB-P2 tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya bagi wajib pajak yang nilai ketetapan tahunannya di bawah Rp100.000.
Pemerintah juga menghapus sanksi dan denda atas tunggakan tersebut. Namun, wajib pajak harus melunasi kewajiban setelah pemberian potongan paling lambat 31 Desember 2027.
Rico menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan stimulus untuk meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok ekonomi yang membutuhkan keringanan. Pemerintah juga berharap kebijakan itu dapat membantu menjaga perputaran ekonomi daerah.
Meski memberikan pembebasan dan potongan pajak, Rico menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi perhatian Pemko Medan. Bapenda diminta memperkuat intensifikasi dan digitalisasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan serta mencegah kebocoran pajak.
Dalam penyampaian kebijakan tersebut, Rico didampingi Pj Sekda Erfin Fachrurrazi, Kepala Bapenda M. Agha Novrian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Arrahmaan Pane, Kasatpol PP M. Yunus, Kabag Tata Pemerintahan Rudy Asriandy, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Arafat Syam.
Berdasarkan sebaran data penerima manfaat, Kecamatan Medan Labuhan menjadi wilayah dengan jumlah objek pajak terbanyak, yakni 12.829 objek, disusul Medan Belawan sebanyak 10.109 objek. Medan Tuntungan dan Medan Marelan juga disebut termasuk wilayah dengan penerima manfaat terbanyak.
Meski demikian, kebijakan ini masih perlu diikuti penjelasan teknis yang rinci kepada masyarakat, terutama mengenai kriteria objek pajak, mekanisme penghapusan tunggakan, serta cara memastikan nilai tagihan telah disesuaikan dalam sistem Bapenda.
Kejelasan informasi tersebut penting agar pembebasan dan potongan PBB benar-benar diterima wajib pajak yang memenuhi syarat, sekaligus mencegah kesalahpahaman saat masyarakat melakukan pengecekan atau pembayaran kewajiban pajaknya.(MB/red)

































