Rico Waas Gratiskan PBB di Bawah Rp 100 Ribu Mulai 2027, Tunggakan Lama Diskon 50 Persen

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 19:34 WIB

4059 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Kota Medan menyiapkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2027 bagi wajib pajak dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000 per tahun. Selain itu, Pemko Medan memberikan potongan 50 persen atas pokok tunggakan PBB tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya, disertai penghapusan sanksi serta denda.

Kebijakan yang diumumkan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026), diperkirakan menjangkau 61.376 objek pajak. Total nilai PBB yang dibebaskan pada 2027 disebut mencapai Rp3,85 miliar berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan.

“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” ujar Rico.

Pembebasan PBB-P2 untuk tahun pajak 2027 tersebut direncanakan berlaku otomatis. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan karena nilai ketetapan akan tercatat dalam sistem Bapenda melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) dengan nominal nol rupiah.

Menurut data Bapenda, kebijakan ini terutama menyasar pemilik rumah dan tanah dengan nilai ketetapan pajak relatif kecil. Rata-rata PBB yang dibebaskan disebut sekitar Rp63.000 per tahun.

Selain pembebasan untuk tahun pajak 2027, Pemko Medan memberikan potongan 50 persen dari pokok tunggakan PBB-P2 tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya bagi wajib pajak yang nilai ketetapan tahunannya di bawah Rp100.000.

Pemerintah juga menghapus sanksi dan denda atas tunggakan tersebut. Namun, wajib pajak harus melunasi kewajiban setelah pemberian potongan paling lambat 31 Desember 2027.

Rico menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan stimulus untuk meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok ekonomi yang membutuhkan keringanan. Pemerintah juga berharap kebijakan itu dapat membantu menjaga perputaran ekonomi daerah.

Meski memberikan pembebasan dan potongan pajak, Rico menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi perhatian Pemko Medan. Bapenda diminta memperkuat intensifikasi dan digitalisasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan serta mencegah kebocoran pajak.

Dalam penyampaian kebijakan tersebut, Rico didampingi Pj Sekda Erfin Fachrurrazi, Kepala Bapenda M. Agha Novrian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Arrahmaan Pane, Kasatpol PP M. Yunus, Kabag Tata Pemerintahan Rudy Asriandy, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Arafat Syam.

Berdasarkan sebaran data penerima manfaat, Kecamatan Medan Labuhan menjadi wilayah dengan jumlah objek pajak terbanyak, yakni 12.829 objek, disusul Medan Belawan sebanyak 10.109 objek. Medan Tuntungan dan Medan Marelan juga disebut termasuk wilayah dengan penerima manfaat terbanyak.

Meski demikian, kebijakan ini masih perlu diikuti penjelasan teknis yang rinci kepada masyarakat, terutama mengenai kriteria objek pajak, mekanisme penghapusan tunggakan, serta cara memastikan nilai tagihan telah disesuaikan dalam sistem Bapenda.

Kejelasan informasi tersebut penting agar pembebasan dan potongan PBB benar-benar diterima wajib pajak yang memenuhi syarat, sekaligus mencegah kesalahpahaman saat masyarakat melakukan pengecekan atau pembayaran kewajiban pajaknya.(MB/red)

Berita Terkait

Utamakan Edukasi dan Keselamatan, Polda Sumut Kedepankan Teguran Humanis dalam Operasi Zebra Toba 2026
BAM DPR RI Bahas Konflik PT Bumi Flora dan Masyarakat Aceh Timur, Ini yang Disampaikan Perusahaan
Mutasi Pejabat Pemko Subulussalam Dipertanyakan, LAKI Soroti Penunjukan Plt Sehari Setelah Demosi
Pj Sekdaprov Sumut Buka Kongres XI Perdosni, Dorong Peningkatan Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi
Pematangsiantar Lepas 290 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Empat Cabor Digelar di Kota Ini
Diskominfo Pematangsiantar Ikuti Evaluasi SP4N-LAPOR!, Respons Aduan Publik Jadi Sorotan
Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Indonesia-Tiongkok Senilai Rp 274 Triliun, Diproyeksikan Buka 30 Ribu Kerja
Prabowo dan Xi Jinping Bahas Penguatan Kemitraan Strategis, 10 Kota Cerdas Masuk Agenda Kerja Sama

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 16:29 WIB

Utamakan Edukasi dan Keselamatan, Polda Sumut Kedepankan Teguran Humanis dalam Operasi Zebra Toba 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 14:34 WIB

BAM DPR RI Bahas Konflik PT Bumi Flora dan Masyarakat Aceh Timur, Ini yang Disampaikan Perusahaan

Sabtu, 21 November 2026 - 13:08 WIB

Mutasi Pejabat Pemko Subulussalam Dipertanyakan, LAKI Soroti Penunjukan Plt Sehari Setelah Demosi

Sabtu, 21 November 2026 - 08:53 WIB

Pj Sekdaprov Sumut Buka Kongres XI Perdosni, Dorong Peningkatan Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi

Sabtu, 21 November 2026 - 07:37 WIB

Pematangsiantar Lepas 290 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Empat Cabor Digelar di Kota Ini

Jumat, 20 November 2026 - 23:50 WIB

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Indonesia-Tiongkok Senilai Rp 274 Triliun, Diproyeksikan Buka 30 Ribu Kerja

Jumat, 20 November 2026 - 21:45 WIB

Prabowo dan Xi Jinping Bahas Penguatan Kemitraan Strategis, 10 Kota Cerdas Masuk Agenda Kerja Sama

Jumat, 20 November 2026 - 21:38 WIB

Pameran Pusaka Tradisi Medan 2026, Keris Presiden Prabowo dan Fadli Zon Dipamerkan di Medan Fair

Berita Terbaru