ATAPKOTA.COM, SUMUT – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumatera Utara menyampaikan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Agustus 2025. Kepala Perwakilan Kemenkeu Sumut, Nofiansyah, hadir bersama para Kepala Kanwil untuk memaparkan hasil kerja dan sinergi dalam mengawal APBN agar transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Nofiansyah menjelaskan bahwa hingga 31 Agustus 2025, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumut mencapai Rp10,95 triliun. Belanja pegawai mendominasi dengan Rp7,10 triliun atau 69,11% dari pagu. Belanja barang mencapai Rp3,25 triliun atau 46,53%. Belanja bantuan sosial (bansos) terealisasi Rp47,15 miliar atau 67,94%. Sementara itu, belanja modal hanya menyentuh Rp555,04 miliar atau 19,93%.
Dari sisi transfer ke daerah (TKD), realisasi di Sumut mencapai Rp28,52 triliun atau 62,93% dari pagu, turun dari periode sama 2024 (65,09%). Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan Rp18,89 triliun atau 68,85%. Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik, termasuk dana pendidikan dan kesehatan, mencapai Rp5,39 triliun. Dana Desa disalurkan Rp2,66 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,26 triliun, Insentif Fiskal Rp108,57 miliar, sedangkan DAK fisik baru terealisasi Rp213,68 miliar atau 10,82%.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sektor permodalan UMKM juga menunjukkan tren positif. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Agustus mencapai Rp10,12 triliun untuk 171.786 debitur, setara 14,81% dari total UMKM Sumut. Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tercatat Rp548,51 miliar untuk 95.457 debitur.
Bansos juga menyedot perhatian. Pemerintah pusat telah menyalurkan Rp2,58 triliun untuk 4,2 juta penerima manfaat. Dari jumlah itu, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mencapai Rp1,56 triliun untuk 2,84 juta penerima. Program Keluarga Harapan (PKH) menyalurkan Rp972,63 miliar untuk 1,28 juta keluarga. Program Atensi Yatim Piatu (YAPI) terealisasi Rp42,13 miliar bagi 78.962 anak.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menelan Rp1,26 triliun, melibatkan 256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk 771.416 penerima manfaat, dengan dukungan 8.799 petugas dan 176 penyedia.
Dari sisi penerimaan, pajak di Sumut mencapai Rp12,7 triliun. Capaian itu berasal dari Kanwil DJP Sumut I dan II, dengan pertumbuhan stabil dari 4,4% di Januari hingga 39,08% di Agustus.
Kinerja kepabeanan dan cukai juga signifikan. Hingga Agustus, penerimaan tercatat Rp2,13 triliun atau 93,81% target. Bea Masuk mencapai Rp493,71 miliar, Bea Keluar Rp1,17 triliun atau 443,85% target. Kenaikan harga referensi CPO (USD910,91 per ton) dan lonjakan ekspor 24% menjadi pendorong. Sementara itu, penerimaan cukai Rp332,81 miliar atau 57,57% target.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sumut mencapai Rp2,2 triliun atau 90,23% target. PNBP lainnya Rp973,12 miliar atau 137,38% target, meski terkontraksi 6,20% (yoy). Pendapatan BLU meningkat menjadi Rp1,04 triliun atau 68,41% target, tumbuh 12,87% dibanding tahun lalu.
PNBP dari aset, piutang, dan lelang mencatat Rp77,8 miliar atau 131,2% target. Lelang menyumbang terbesar dengan Rp38,37 miliar, tumbuh signifikan berkat tingginya minat masyarakat.
Kemenkeu menegaskan, capaian APBN di Sumut mencerminkan tata kelola yang transparan. Namun, beberapa pos belanja, terutama belanja modal dan DAK fisik, masih rendah dan memerlukan percepatan. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah agar APBN benar-benar dirasakan masyarakat. (AP)
