ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan rencana pendapatan sebesar Rp 971,96 miliar dan belanja Rp 995,96 miliar. Struktur anggaran tersebut menunjukkan defisit sebesar Rp 24 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah.
Rencana keuangan tersebut disampaikan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar tentang Penyampaian Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung Harungguan DPRD Pematangsiantar itu dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, S.H., didampingi Wakil Ketua Ir. Daud Simanjuntak, M.M., dan Frengki Boy Saragih, S.T.
Dalam pemaparannya, Wesly menjelaskan penyusunan rancangan APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 89 ayat (1) mengatur penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pedoman penyusunan APBD.
Selanjutnya, Pasal 91 ayat (1) mengatur penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.
Sebagai tindak lanjut, Pemko Pematangsiantar telah menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 001/900.1.1.1/496/IX/2026 tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan struktur anggaran yang dipaparkan Wali Kota, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp971.963.461.907, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 995.963.461.907. Dengan demikian, terdapat selisih defisit sebesar Rp 24 miliar.
Untuk menutup defisit tersebut, Pemko merencanakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 30 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 6 miliar. Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto mencapai Rp 24 miliar.
Dengan komposisi tersebut, defisit anggaran sebesar Rp 24 miliar direncanakan tertutup sepenuhnya oleh pembiayaan netto. Rancangan APBD itu mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) sebesar Rp 0 atau nihil.
Wesly juga menyampaikan bahwa penyusunan RAPBD 2027 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat paripurna tersebut, Pemko turut menyerahkan tiga dokumen kepada DPRD untuk pembahasan lebih lanjut, yakni Nota Keuangan atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, buku Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, serta buku Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Wesly, rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah akan dijelaskan lebih lanjut melalui dokumen rancangan peraturan tersebut serta dalam tahapan pembahasan bersama DPRD.
Ia menegaskan Pemko terbuka terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari DPRD untuk menyempurnakan rancangan APBD. Masukan tersebut diharapkan dapat memperbaiki berbagai sektor pembangunan, pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai wujud tanggung jawab kita bagi kemajuan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah,” sebutnya.
Wesly berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebelum tahun anggaran dimulai.
“Dan pelaksanaannya dapat segera dimulai pada awal tahun 2027,” tukasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., anggota DPRD, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.
Besarnya belanja daerah dan skema pembiayaan yang diajukan menjadi bagian penting dalam pembahasan RAPBD 2027. DPRD perlu mencermati sumber pendapatan, dasar penerimaan pembiayaan Rp30 miliar, serta prioritas belanja agar setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat yang terukur.(AP/red)
