ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Ketua Umum KOMID, Rexi Kurniawan, mendesak pemerintah dan DPR tidak mengambil keputusan terkait wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui manuver politik tertutup. Ia meminta agar aspirasi masyarakat didengar secara terbuka, bahkan mengusulkan referendum sebagai bentuk pelibatan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rexi melalui keterangan tertulis bertanggal 9 November 2026. Ia menilai, setiap wacana pergantian Wakil Presiden harus dibicarakan secara transparan dan tidak hanya menjadi urusan elite politik.
Rexi menyoroti munculnya isu dan manuver politik yang menurutnya mengarah pada upaya menggantikan Gibran. Namun, dalam pernyataannya, ia tidak merinci pihak-pihak yang dimaksud maupun bukti mengenai dugaan manuver tersebut.
“Jika kalian memang ingin menggantikan Gibran, jangan lakukan dengan cara-cara kotor. Jangan lakukan dengan cara-cara elite yang merasa dirinya adalah pemilik negeri ini. Tanyakan kepada rakyat!” tegas Rexi.
Ia mengusulkan pemerintah dan DPR membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan sikap melalui referendum. Menurutnya, Wakil Presiden merupakan bagian dari pasangan yang memperoleh mandat melalui pemilihan langsung sehingga aspirasi masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam setiap pembahasan mengenai keberlanjutan jabatan tersebut.
Rexi juga mengingatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ia mempertanyakan apakah para penyelenggara negara masih menempatkan kepentingan masyarakat sebagai dasar dalam mengambil keputusan politik.
“Jangan jadikan konstitusi sebagai alat untuk membunuh demokrasi. Konstitusi dibuat untuk melindungi suara rakyat, bukan untuk membungkamnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rexi menyatakan KOMID akan mengawal proses demokrasi dan menolak apabila wacana pergantian Wakil Presiden dilakukan melalui proses yang tidak transparan.
Ia menegaskan, apabila memang terdapat aspirasi masyarakat mengenai posisi Gibran, aspirasi tersebut semestinya disampaikan secara terbuka dan tidak hanya ditentukan melalui komunikasi politik di kalangan elite.
Di sisi lain, usulan referendum yang disampaikan Rexi perlu ditempatkan dalam kerangka hukum ketatanegaraan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan pemberhentian yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR. Dengan demikian, referendum bukan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan tersebut.
Ketentuan konstitusi itu menjadi konteks penting dalam membaca usulan referendum yang disampaikan KOMID. Aspirasi politik untuk melibatkan rakyat dapat disuarakan, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan sistem dan prosedur hukum yang berlaku.
Hingga pernyataan Rexi tersebut disampaikan, ia belum memaparkan rancangan teknis maupun dasar hukum khusus yang akan digunakan untuk menyelenggarakan referendum sebagaimana diusulkannya.
Rexi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa KOMID akan mengawal demokrasi dan meminta agar setiap keputusan politik yang menyangkut mandat rakyat dilakukan secara terbuka.
“Jangan ganti Gibran di ruang gelap. Tanyakan kepada rakyat di terang benderang!” pungkasnya.
Sumber : DPP KOMID
