ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Sejumlah fraksi DPRD Kota Pematangsiantar menyampaikan catatan dan pandangan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027. Infrastruktur, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlindungan tenaga kerja lokal, hingga kualitas pelayanan publik menjadi sejumlah isu yang mendapat perhatian.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna IX DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2026 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Wali Kota terhadap Ranperda APBD TA 2027, Selasa (10/11/2026), di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga, S.H., didampingi Wakil Ketua Ir. Daud Simanjuntak, M.M., dan Frengki Boy Saragih, S.T. Turut hadir Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn.
Tujuh fraksi melalui juru bicara masing-masing menyampaikan pandangan umum, yakni Erwin Freddy Siahaan dari Fraksi PDI Perjuangan, Tongam Pangaribuan, S.E., M.Si., dari Fraksi NasDem, Hj. Rini Silalahi dari Fraksi Golkar, Patar Luhut Panjaitan, S.K.M., M.P.H., dari Fraksi Gerindra, Polma Oliver Hasudungan Sihombing dari Fraksi Demokrat, Nurlela Sikumbang dari Fraksi PAN, serta Frans T. Sihaloho dari Fraksi Nurani Keadilan.
Mengawali penyampaian pandangan, seluruh fraksi turut menyampaikan ucapan Selamat Hari Pahlawan. Momentum tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, dedikasi, serta komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pematangsiantar.
Dalam pandangan umumnya, fraksi-fraksi menilai APBD TA 2027 merupakan instrumen kebijakan strategis pemerintah daerah yang harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan pengantar Nota Keuangan Wali Kota, postur makro APBD Kota Pematangsiantar TA 2027 mencakup pendapatan daerah sebesar Rp 971.963.461.907 dan belanja daerah sebesar Rp 995.963.461.907.
Dengan komposisi tersebut, terdapat selisih antara belanja dan pendapatan daerah sebesar Rp24 miliar yang perlu diperhitungkan dalam struktur pembiayaan APBD.
Sejumlah catatan strategis turut disampaikan fraksi-fraksi, terutama terkait pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi PAD, perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Fraksi-fraksi pada prinsipnya menerima Ranperda APBD TA 2027 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tahapan pembahasan DPRD. Namun, penerimaan tersebut disertai sejumlah catatan yang meminta pemerintah daerah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
DPRD juga menegaskan pentingnya penyusunan APBD yang tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., para anggota DPRD, asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), direksi perusahaan daerah, serta para camat. (AP/red)
