ATAPKOTA.COM, SAMOSIR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir kembali menghentikan operasional dua bangunan gedung usaha yang belum memenuhi persyaratan perizinan. Tindakan tersebut dilakukan setelah pemilik usaha dinilai belum mematuhi imbauan penghentian sementara, meskipun sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perizinan.
Penertiban dilakukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Samosir, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, tim kembali memasang stiker penghentian operasional pada dua bangunan usaha sebagai bentuk penegasan bahwa aktivitas usaha tidak diperbolehkan berlangsung sebelum persyaratan perizinan dipenuhi.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kepala Satpol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, serta Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho bersama anggota tim terpadu.
Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, mengatakan penempelan ulang stiker tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat evaluasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan tim terpadu.
“Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan,” tegas Rikardo setelah membacakan hasil rapat evaluasi.
Ia juga memperingatkan pemilik bangunan agar tidak mencabut atau memindahkan stiker penghentian operasional tanpa persetujuan pemerintah.
Menurutnya, apabila tindakan tersebut kembali dilakukan, pihaknya akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Bangunan yang tetap beroperasi tanpa memenuhi persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga berpotensi dikenakan tindakan lanjutan hingga penutupan permanen sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika terjadi lagi pencabutan stiker, akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib. Apabila tetap beroperasi tanpa izin PBG, tetap akan ditindak dan mengarah pada penutupan operasional secara permanen. Stiker akan dicabut setelah izin diterbitkan sehingga usaha dapat kembali beroperasi sesuai ketentuan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, meminta pemilik bangunan yang sedang mengurus perizinan agar menyampaikan perkembangan proses pengurusan secara berkala.
Menurutnya, pelaporan tersebut penting agar pemerintah dapat mengetahui kendala yang dihadapi sekaligus memberikan arahan dan solusi untuk mempercepat pemenuhan persyaratan.
Pemerintah, lanjutnya, telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan kewajiban perizinan. Namun, selama persyaratan belum dipenuhi, operasional bangunan tetap harus dihentikan sementara.
“Ada baiknya pemilik bangunan melaporkan progres pengurusan perizinan secara berkala. Sudah diberikan waktu, tetapi apabila belum ada kesungguhan untuk menuntaskannya, operasional harus dihentikan sementara agar pemilik dapat fokus menyelesaikan perizinan,” ujar Pilippi.
Pilippi mengungkapkan, dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dikenakan penghentian operasional, dua bangunan berupa hotel dan rumah makan kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan.
Sementara itu, satu bangunan lainnya telah mematuhi imbauan pemerintah, sedangkan satu bangunan lainnya telah menyelesaikan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi.
Selain penertiban tersebut, Satpol PP bersama tim terpadu juga melanjutkan pengawasan terhadap 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan.
Pemkab Samosir turut menyampaikan bahwa proses penyidikan terhadap bangunan gedung yang belum memiliki PBG akan tetap dilanjutkan sebagai bagian dari penegakan peraturan perundang-undangan.
Penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan setiap aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan perizinan. Namun, di sisi lain, pemerintah juga diharapkan memberikan kepastian prosedur, transparansi persyaratan, serta pendampingan yang proporsional agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya tanpa menghadapi ketidakjelasan proses administrasi.
Dengan demikian, penegakan aturan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendukung terciptanya iklim investasi dan usaha yang tertib di Kabupaten Samosir.(AP/red)
