ATAPKOTA.COM, BOGOR – Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan rakyat serta mengawal penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum PP Polri, Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso, dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Dukungan itu disampaikan melalui keterangan unggahan resmi akun media sosial Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.
“Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Presiden Prabowo menerima para mantan Kapolri yang pernah memimpin institusi kepolisian pada periode berbeda.
Menurut keterangan Sekretariat Kabinet, Presiden dan para mantan Kapolri bertukar pandangan mengenai sejumlah persoalan, terutama kondisi internal institusi Polri.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri,” demikian keterangan tersebut.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi, Jenderal Pol. (Purn.) Roesdihardjo, Jenderal Pol. (Purn.) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol. (Purn.) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol. (Purn.) Sutanto, Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso, Jenderal Pol. (Purn.) Timur Pradopo, Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman, Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian.
Pertemuan tersebut menjadi forum bagi para mantan pimpinan Polri untuk menyampaikan pandangan terkait keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum.
Meski demikian, substansi pembahasan mengenai persoalan internal Polri belum diuraikan secara terperinci dalam keterangan yang dipublikasikan Sekretariat Kabinet. Publik masih memerlukan informasi lebih lanjut mengenai isu yang dibahas serta tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
Dukungan terhadap pemerintah dan penegakan hukum pada akhirnya perlu tercermin dalam pelaksanaan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta penegakan hukum yang profesional, adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(AP/red)
