ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan lima komitmen utama dalam penguatan dan pelestarian budaya Melayu. Selain itu, Pemprov juga menyatakan kesiapan menjadi bagian aktif dalam diplomasi budaya nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat menerima kunjungan Tim Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, Senin (17/11/2025).
“Sebagai provinsi yang memiliki warisan peradaban Melayu yang kuat, Pemprov Sumut berkomitmen menjadi bagian aktif dalam diplomasi budaya nasional. Karena itu, kami menegaskan lima komitmen utama,” kata Surya.
Komitmen pertama yaitu pelestarian bahasa dan dialek Melayu. Pemprov mendukung pendokumentasian, revitalisasi, dan penguatan dialek Melayu pesisir serta berbagai ragam bahasa lokal sebagai aset linguistik Sumut. Kedua, penguatan kurikulum bahasa dan budaya Melayu dengan mendorong sekolah hingga perguruan tinggi memperkuat pembelajaran bahasa, sejarah, dan sastra Melayu.
Ketiga, kolaborasi akademik dan riset internasional. Pemprov menyambut kerja sama riset, pertukaran akademik, dan kolaborasi ilmiah dengan lembaga bahasa serta universitas dari negara-negara serumpun. Keempat, pengembangan pariwisata budaya Indonesia–Melayu melalui penguatan destinasi sejarah, seperti Istana Maimun, Masjid Raya Al-Mashun, kawasan Kesultanan Deli, dan berbagai situs budaya Melayu agar lebih kompetitif secara global.
“Kelima, penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya Melayu dengan mendorong produk seni, busana, kuliner, dan kriya modern sebagai bagian dari rantai ekonomi kreatif. Langkah ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah,” ujar Surya.
Sementara itu, kunjungan BKSAP DPR RI ke Sumut bertujuan menindaklanjuti deklarasi Asosiasi Anggota Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu. Negara anggota asosiasi tersebut yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menjelaskan bahwa pihaknya sedang memperkuat kerangka kerja agar Bahasa Indonesia-Melayu dapat menjadi bahasa forum internasional, khususnya di ASEAN.
“Kita ingin memperkuat kerangka kerja sehingga Bahasa Indonesia-Melayu menjadi bahasa persatuan di parlemen ASEAN. Tentu pekerjaan ini panjang, tetapi kita berharap lima hingga sepuluh tahun ke depan dapat diteguhkan,” kata Mardani.
Turut hadir Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh, sejumlah anggota BKSAP, dan jajaran OPD Pemprov Sumut. (AK1)
