ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membahas pemerataan akses listrik hingga ke pelosok Indonesia dan perkembangan industri baterai kendaraan listrik bersama Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil melaporkan bahwa hampir 11 ribu desa dan dusun di Indonesia masih belum menikmati akses listrik. Pemerintah kini menyiapkan peresmian 1.413 titik dalam program listrik desa yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
“Jadi ada sekitar 1.413 titik yang akan diresmikan dalam waktu dekat ini,” ujar Bahlil kepada awak media seusai pertemuan.
Persoalan pemerataan listrik masih menjadi pekerjaan pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan belum terjangkau jaringan kelistrikan. Karena itu, program listrik desa menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses energi sekaligus mendukung aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perekonomian masyarakat.
Selain membahas pemerataan listrik, Bahlil juga melaporkan perkembangan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik hasil kerja sama CATL dan Antam. Fasilitas industri yang peletakan batu pertamanya dilakukan Presiden Prabowo sekitar setahun sebelumnya itu kini dilaporkan telah memasuki tahap produksi.
“Dalam waktu dekat akan diresmikan karena pabriknya sudah mulai produksi,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, beroperasinya fasilitas tersebut menambah kapasitas industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Ia menyebut terdapat tiga fasilitas industri baterai yang menjadi bagian dari perkembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, yakni fasilitas kerja sama Hyundai, pabrik di Halmahera yang melibatkan investasi perusahaan asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta fasilitas hasil kerja sama CATL dan Antam.
Perkembangan tersebut, menurut Bahlil, menunjukkan upaya pemerintah membangun rantai industri baterai yang semakin terintegrasi. Rantai produksi itu mencakup kegiatan pertambangan, pengolahan mineral, hingga produksi sel baterai.
Pemerintah mendorong integrasi tersebut melalui kebijakan hilirisasi agar sumber daya mineral Indonesia tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk industri bernilai tambah di dalam negeri.
“Mungkin tidak banyak negara yang memiliki ini. Nah, ini bagian daripada ikhtiar untuk melakukan hilirisasi,” tutur Bahlil.
Dua agenda yang dilaporkan kepada Presiden tersebut memperlihatkan tantangan pembangunan sektor energi nasional, yakni memperluas pemerataan akses listrik sekaligus mengembangkan industri energi masa depan.
Di satu sisi, pemerintah masih harus menyelesaikan persoalan desa dan dusun yang belum menikmati listrik. Di sisi lain, pengembangan industri baterai membutuhkan kesinambungan investasi, kesiapan teknologi, kepastian pasokan bahan baku, serta penguatan rantai produksi dalam negeri.
Realisasi kedua agenda tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur pelaksanaan kebijakan pemerataan energi dan hilirisasi industri nasional.(RE/red)
