instagram youtube
logo✖

Topik Posbankum Sumut

Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut Aprilla Siregar bersama Kakanwil Kementerian Hukum Sumut Ignatius Silalahi saat konferensi pers di Anjungan Dekranasda Sumut, lantai 1 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Selasa (9/6/2026).

NEWS

6.110 Posbankum Terbentuk di Sumut, Program PRESTICE Dorong Penyelesaian Sengketa Tanpa Pengadilan

NEWS | SUMATERA UTARA | Selasa, 9 Juni 2026 - 14:40 WIB

Selasa, 9 Juni 2026 - 14:40 WIB

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus memperkuat akses perlindungan hukum bagi masyarakat melalui Program Perlindungan Rakyat dengan Restorative Justice (PRESTICE). Hingga…

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut melakukan Konferensi Pers terkait Perkembangan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (Prestice) Gubernur Sumut. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut ini berlangsung di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Selasa (18/11/2025).

HUKUM & KRIMINAL

Sumut Bentuk 5.700 Posbankum untuk Masyarakat Tidak Mampu

HUKUM & KRIMINAL | NEWS | SUMATERA UTARA | Selasa, 18 November 2025 - 17:29 WIB

Selasa, 18 November 2025 - 17:29 WIB

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Biro Hukum Setdaprov Sumut berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membentuk 5.700 Pos…

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut melakukan Konferensi Pers terkait bantuan hukum dan perlindungan rakyat melalui restorative justice di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Jumat (26/9).

HUKUM & KRIMINAL

Meski Belum DiluncurkanPemprov Sumut Selesaikan 106 Kasus Lewat PRESTICE

HUKUM & KRIMINAL | NEWS | SUMATERA UTARA | Jumat, 26 September 2025 - 23:26 WIB

Jumat, 26 September 2025 - 23:26 WIB

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Polda, serta pemerintah kabupaten/kota, mempercepat akses perlindungan hukum masyarakat…