Sumut Bentuk 5.700 Posbankum untuk Masyarakat Tidak Mampu

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Selasa, 18 November 2025 - 17:29 WIB

40232 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut melakukan Konferensi Pers terkait Perkembangan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (Prestice) Gubernur Sumut. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut ini berlangsung di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Selasa (18/11/2025).

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut melakukan Konferensi Pers terkait Perkembangan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (Prestice) Gubernur Sumut. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut ini berlangsung di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Selasa (18/11/2025).

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Biro Hukum Setdaprov Sumut berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membentuk 5.700 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Restorative Justice (RJ). Posbankum hadir di desa dan kelurahan untuk memperluas akses bantuan hukum yang mudah, merata, dan terjangkau, terutama bagi masyarakat tidak mampu.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut Aprilla Haslantini Siregar pada Temu Pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, Selasa (18/11/2025), di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut. Temu pers bertema “Perkembangan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (Prestice) Gubernur Sumut.”

Aprilla menjelaskan, meski ranah utama Posbankum adalah Kemenkumham, Pemprov Sumut aktif berkolaborasi untuk membentuk Posbankum di setiap desa dan kelurahan. “Kami berupaya menghadirkan akses hukum langsung bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu,” ujarnya.

Pemprov Sumut menjalankan empat mekanisme program PHTC. Pertama, MoU dengan Kemenkumham, yang telah terlaksana saat Musrenbang. Kedua, MoU dengan Polda Sumut, salah satunya diaplikasikan di Binjai melalui mediasi kasus pemukulan guru di tingkat Polres. Ketiga, pendampingan masyarakat miskin di pengadilan melalui 52 lembaga bantuan hukum terakreditasi. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan, baik melalui aplikasi Sibankum maupun langsung ke Biro Hukum.

Keempat, MoU dengan Kejati Sumut terkait Pidana Kerja Sosial, yang diikuti 28 Kejari bekerja sama dengan Pemkab dan Pemko. “Untuk program Biro Hukum, kami sudah menindaklanjuti 22 organisasi bantuan hukum. Dua bulan lalu baru 8 lembaga,” kata Aprilla.

Ia menekankan, PHTC melalui Restorative Justice diharapkan meningkatkan rasa keadilan di masyarakat. Pendekatan ini membuat sistem hukum lebih berpihak pada keseimbangan dan kemanusiaan. Selain itu, program ini mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik dan menekan praktik pungli. (AK1)

Berita Terkait

PTPN IV Kebun Marihat Lakukan Tanam Ulang 313 Hektar Sawit
SD Negeri Terus Kehilangan Siswa, Ini Penjelasan Kadis Pendidikan Pematangsiantar
Tahun 2027, Seluruh SMP Negeri Pematangsiantar Bakal Punya Kelas Unggulan
Januari 2027, SD dan SMP di Pematangsiantar Mulai Terapkan Lima Hari Sekolah
Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa, Pemprov Sumut Perkuat Transparansi dan Cegah Korupsi
Cegah Ancaman Narkoba Sejak Dini, Pemkab Simalungun Gelar Sosialisasi P4GN, 200 Pelajar Ikuti Kegiatan
Bobby Nasution Luncurkan Teknologi Robotik Operasi Ortopedi, Harap Masyarakat Sumut Tak Lagi Berobat ke Luar Negeri
Pemprov Sumut Targetkan RSU Haji Medan Pertahankan Akreditasi Paripurna, Mutu dan Keselamatan Pasien Jadi Prioritas

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 08:58 WIB

PTPN IV Kebun Marihat Lakukan Tanam Ulang 313 Hektar Sawit

Kamis, 19 November 2026 - 16:32 WIB

SD Negeri Terus Kehilangan Siswa, Ini Penjelasan Kadis Pendidikan Pematangsiantar

Kamis, 19 November 2026 - 16:13 WIB

Tahun 2027, Seluruh SMP Negeri Pematangsiantar Bakal Punya Kelas Unggulan

Kamis, 19 November 2026 - 15:55 WIB

Januari 2027, SD dan SMP di Pematangsiantar Mulai Terapkan Lima Hari Sekolah

Rabu, 18 November 2026 - 16:07 WIB

Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa, Pemprov Sumut Perkuat Transparansi dan Cegah Korupsi

Rabu, 18 November 2026 - 13:36 WIB

Bobby Nasution Luncurkan Teknologi Robotik Operasi Ortopedi, Harap Masyarakat Sumut Tak Lagi Berobat ke Luar Negeri

Rabu, 18 November 2026 - 13:31 WIB

Pemprov Sumut Targetkan RSU Haji Medan Pertahankan Akreditasi Paripurna, Mutu dan Keselamatan Pasien Jadi Prioritas

Rabu, 18 November 2026 - 12:47 WIB

Manajemen Talenta ASN, Bupati Simalungun Lantik 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Berita Terbaru