Topik Restorative Justice

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) memberikan penghargaan kepada Polres Langkat atas pendekatan humanis dan berkeadilan dalam penyelesaian perkara

HUKUM & KRIMINAL

Tangani Kasus Viral Siswi Secara Humanis, Polres Langkat Digganjar Penghargaan Komnas PA

HUKUM & KRIMINAL | LANGKAT | NEWS | Selasa, 28 April 2026 - 19:31 WIB

Selasa, 28 April 2026 - 19:31 WIB

ATAPKOTA.COM, LANGKAT — Penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswi yang sempat viral berujung apresiasi nasional. Pada Selasa, 28 April 2026, Komisi Nasional Perlindungan…

Upaya mediasi dan pendekatan keadilan restoratif tidak mencapai kesepakatan pada Senin, 13 April 2026.

LANGKAT

Upaya Restorative Justice Gagal, Polisi Lanjutkan Proses Hukum Kasus Saling Lapor

LANGKAT | NEWS | Senin, 13 April 2026 - 18:09 WIB

Senin, 13 April 2026 - 18:09 WIB

ATAPKOTA.COM, LANGKAT – Penanganan perkara dugaan penganiayaan di Dusun Gunung Merlawan, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, ditegaskan telah melalui proses hukum secara objektif…

keterangan resmi pihak Polrestabes Medan pada Senin, 2 Februari 2026.

HUKUM & KRIMINAL

Di Balik Isu “Korban Jadi Tersangka”, Polisi Ungkap Kronologi dan Mediasi yang Gagal

HUKUM & KRIMINAL | MEDAN | NEWS | Senin, 2 Februari 2026 - 22:57 WIB

Senin, 2 Februari 2026 - 22:57 WIB

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Polrestabes Medan memberikan penjelasan lanjutan terkait penanganan perkara dugaan penganiayaan yang sempat viral di media sosial dan memunculkan beragam persepsi di…

Polsek Bangun menyelesaikan perkara pencurian di areal PTPN IV Kebun Laras dengan pendekatan restorative justice. Mediasi berlangsung pada Rabu, 28 Januari 2026, di Aula Polsek Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun.

HUKUM & KRIMINAL

Polsek Bangun Hentikan Perkara Pencurian di PTPN IV Lewat Jalur Keadilan Restoratif

HUKUM & KRIMINAL | NEWS | SIMALUNGUN | Rabu, 28 Januari 2026 - 18:56 WIB

Rabu, 28 Januari 2026 - 18:56 WIB

ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN — Polres Simalungun melalui Polsek Bangun menyelesaikan perkara pencurian di areal PTPN IV Kebun Laras dengan pendekatan restorative justice. Mediasi berlangsung pada…

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana. Foto: Puspenkum Kejaksaan Agung

HUKUM & KRIMINAL

Jampidum Setujui Dua Pengajuan Restorative Justice untuk Perkara Penyalahgunaan Narkotika

HUKUM & KRIMINAL | NASIONAL | NEWS | Kamis, 4 Desember 2025 - 17:36 WIB

Kamis, 4 Desember 2025 - 17:36 WIB

ATAPKOTA.COM – Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui dua permohonan penyelesaian perkara penyalahgunaan…

NEWS

Reformasi Kejaksaan RI: Penguatan SDM dan Penegakan Hukum Humanis

NEWS | SUMATERA SELATAN | Rabu, 19 November 2025 - 10:58 WIB

Rabu, 19 November 2025 - 10:58 WIB

ATAPKOTA.COM, SUMSEL – Kejaksaan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin terus memperkuat reformasi kelembagaan. Upaya tersebut berlangsung secara menyeluruh, mulai dari…

Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi SH MKn, bersama kepala daerah se-Sumatera Utara menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan gubernur, bupati, dan wali kota bersama Kejaksaan Negeri di seluruh kabupaten/kota. Acara berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (18/11/2025)

NEWS

Wesly Silalahi Dukung Pidana Kerja Sosial di Pematangsiantar

NEWS | PEMATANGSIANTAR | Selasa, 18 November 2025 - 19:06 WIB

Selasa, 18 November 2025 - 19:06 WIB

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi SH., MKn, bersama kepala daerah se-Sumatera Utara menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja…

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Kepala Kejaksaan Negeri Medan Fajar Syah Putra dan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Yusup Darmaputra menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama terkait pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana di Sumatera Utara. Penandatanganan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (18/11/2025), dan disaksikan Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Undang Mugopal, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Harli Siregar.

MEDAN

Pemko Medan dan Kejaksaan Sinergi Terapkan Pidana Kerja Sosial di Sumut

MEDAN | NEWS | Selasa, 18 November 2025 - 19:00 WIB

Selasa, 18 November 2025 - 19:00 WIB

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Kepala Kejaksaan Negeri Medan Fajar Syah Putra dan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan…

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut melakukan Konferensi Pers terkait Perkembangan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice (Prestice) Gubernur Sumut. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut ini berlangsung di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Selasa (18/11/2025).

HUKUM & KRIMINAL

Sumut Bentuk 5.700 Posbankum untuk Masyarakat Tidak Mampu

HUKUM & KRIMINAL | NEWS | SUMATERA UTARA | Selasa, 18 November 2025 - 17:29 WIB

Selasa, 18 November 2025 - 17:29 WIB

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Biro Hukum Setdaprov Sumut berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membentuk 5.700 Pos…

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumut tentang Sinergitas dalam pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Pidana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Kota Medan, Selasa (18/11/2025).

HUKUM & KRIMINAL

Sumut Terapkan Pidana Kerja Sosial, Fokus Restorative Justice dan Keadilan Humanis

HUKUM & KRIMINAL | NEWS | SUMATERA UTARA | Selasa, 18 November 2025 - 15:37 WIB

Selasa, 18 November 2025 - 15:37 WIB

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi menjadi provinsi ketiga yang melaksanakan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kejaksaan terkait Pelaksanaan Pidana Kerja…