Gapensi Sebut Anggaran Infrastruktur 1.000 Triliun Dorong Optimisme Pelaku Jasa Konstruksi

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 15:50 WIB

40122 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman N. Karumpa menyampaikan laporannya saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.

Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman N. Karumpa menyampaikan laporannya saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.

ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman N. Karumpa menyampaikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan nasional melalui alokasi anggaran infrastruktur yang disebut mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran pengusaha Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) tingkat pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (31/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Andi Rukman yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Jasa Konstruksi Indonesia menilai berbagai program prioritas pemerintah telah memberikan optimisme baru bagi dunia usaha, khususnya sektor jasa konstruksi. Menurutnya, pembangunan yang terus berjalan membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk berkontribusi dalam percepatan pembangunan nasional.

“Bapak telah mampu menavigasikan negara dengan sangat baik, khususnya di bidang konstruksi. Bapak telah menggelontorkan lebih dari seribu triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari program Merah Putih, dapur, cetak sawah, kampung nelayan, sekolah rakyat, irigasi, dan berbagai program lainnya,” ujar Andi Rukman.

Selain menyoroti besarnya anggaran pembangunan, Andi Rukman juga mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2026 yang menurutnya memberikan ruang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor jasa konstruksi untuk terlibat dalam proyek pemerintah.

Ia menjelaskan, regulasi tersebut memungkinkan mekanisme penunjukan langsung bagi paket pekerjaan konstruksi dengan nilai hingga Rp400 juta, sehingga dinilai dapat memperluas akses UMKM terhadap proyek pemerintah.

“Peraturan Presiden Nomor 46 memberikan peluang bagi UMKM jasa konstruksi melalui mekanisme penunjukan langsung untuk pekerjaan dengan nilai sampai Rp400 juta. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil,” katanya.

Andi Rukman juga menilai program revitalisasi sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan yang dijalankan pemerintah memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik sekaligus menciptakan peluang kerja bagi sektor konstruksi.

“Program revitalisasi sekolah dan fasilitas kesehatan menjadi salah satu langkah strategis yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas sektor konstruksi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan dukungan kalangan pelaku usaha terhadap kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Menurut Andi Rukman, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(RE/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru