ATAPKOTA.COM, BATAM – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS) menetapkan tujuh rekomendasi strategis untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kontribusinya terhadap kehidupan pers nasional. Rekomendasi tersebut disepakati dalam Rakernas yang berlangsung selama dua hari, 4–5 November 2026, di Batam, Kepulauan Riau.
Tujuh rekomendasi itu terbagi dalam empat agenda internal organisasi dan tiga agenda eksternal. Beberapa keputusan utama mencakup peningkatan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), persiapan menghadapi tahapan verifikasi faktual Dewan Pers, penegakan peraturan organisasi dan kode etik, serta pemberian dana pembinaan bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS provinsi yang memenuhi kriteria.
Empat rekomendasi internal meliputi percepatan pelaksanaan UKW, penegakan Peraturan Organisasi (PO) dan Kode Etik, penetapan tahapan pra-verifikasi faktual di setiap DPD, serta penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IV yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 PJS.
Sementara itu, tiga rekomendasi eksternal berkaitan dengan dukungan terhadap kemerdekaan pers dan perlindungan hukum bagi wartawan, sinergi dalam mendukung kedaulatan pangan dan swasembada nasional, serta penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dan badan usaha.
Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba mengatakan peningkatan pelaksanaan UKW menjadi salah satu prioritas organisasi mulai 2027. Program tersebut diarahkan untuk mendukung visi PJS dalam melahirkan wartawan yang kompeten, berintegritas, dan profesional.
“Sesuai dengan visi PJS, yakni terwujudnya wartawan kompeten, berintegritas, dan profesional, maka mulai tahun 2027 kita akan meningkatkan kuantitas pelaksanaan UKW di sejumlah daerah di Indonesia,” ujar Mahmud saat memimpin pembahasan rekomendasi Rakernas III PJS di Asrama Haji Batam, Kamis (5/11/2026).
Menurut Mahmud, sejumlah DPD telah menyampaikan kesiapan dan mengusulkan pelaksanaan UKW di daerah masing-masing. Tujuh provinsi yang telah mengajukan kegiatan tersebut yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, dan Bangka Belitung.
PJS menargetkan seluruh 26 DPD provinsi yang telah terbentuk dapat menyelenggarakan UKW dalam tiga tahun ke depan. Dengan target tersebut, peningkatan kompetensi wartawan diharapkan tidak hanya terpusat di tingkat nasional, tetapi juga menjangkau daerah.
“Kita targetkan dalam waktu tiga tahun ke depan, seluruh 26 DPD PJS provinsi yang sudah terbentuk dapat merampungkan pelaksanaan UKW,” kata Mahmud, yang juga merupakan penguji UKW dan ahli pers Dewan Pers.
Selain peningkatan kompetensi wartawan, Rakernas III PJS membahas persiapan organisasi menghadapi tahapan verifikasi faktual Dewan Pers.
Mahmud menyampaikan DPP PJS akan melakukan pra-verifikasi faktual terhadap seluruh 26 DPD provinsi mulai Januari 2027. Langkah tersebut bertujuan memeriksa kesiapan organisasi sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang perlu dibenahi sebelum menghadapi proses verifikasi faktual.
“Insya Allah, mulai Januari 2027, kami akan berkeliling ke 26 provinsi untuk melakukan pra-verifikasi faktual. Tujuannya memastikan kesiapan seluruh DPD PJS provinsi, baik dari sisi administrasi, kepengurusan, maupun kelengkapan fasilitas organisasi,” jelasnya.
Untuk mendorong keseriusan pengurus daerah, DPP PJS juga menyiapkan dana pembinaan sebesar Rp50 juta bagi DPD provinsi yang terpilih berdasarkan hasil penilaian dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian tersebut adalah kepemilikan kantor sekretariat dan kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan organisasi.
Program dana pembinaan itu diharapkan menjadi stimulus bagi pengurus daerah untuk membangun organisasi yang tertib, mandiri, serta memiliki pusat aktivitas yang jelas. Keberadaan sekretariat dan fasilitas organisasi juga dinilai penting untuk mendukung konsolidasi dan kesiapan menghadapi tahapan verifikasi.
Melalui program tersebut, PJS ingin mendorong agar perkembangan organisasi tidak hanya diukur dari jumlah kepengurusan yang terbentuk, tetapi juga dari kelengkapan administrasi, aktivitas kelembagaan, dan kesiapan infrastruktur di setiap daerah.
Rakernas III PJS juga menetapkan Jakarta sebagai lokasi pelaksanaan Munas IV yang akan dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-5 PJS pada 21 Juli 2027.
Wakil Ketua Umum DPP PJS Ady Indra Pawennari mengatakan pemilihan Jakarta mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan transportasi bagi pengurus dari berbagai provinsi.
“Pertimbangannya, selain sebagai ibu kota negara, Jakarta juga lebih mudah dijangkau dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, teman-teman pengurus PJS dari seluruh provinsi diharapkan dapat lebih banyak hadir,” ujar Ady.
Pembahasan dan penetapan rekomendasi Rakernas III PJS secara resmi ditutup Sekretaris Jenderal DPP PJS Rikky Fermana, didampingi Bendahara Umum Sofyan Siahaan dan Ketua Dewan Etik Richard Nainggolan.
Tujuh rekomendasi tersebut menjadi agenda kerja PJS untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kompetensi wartawan, serta memperluas kontribusi dalam menjaga kemerdekaan pers dan mendukung pembangunan nasional.(DPP/red)
