ATAPKOTA.COM, ACEH – Polemik terkait rencana pengolahan gas alam cair (LNG) dari cadangan gas Blok Andaman terus berkembang di ruang publik. Perdebatan mencuat setelah beredarnya surat Gubernur Aceh kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang meminta penundaan persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman.
Pemerintah Aceh diketahui menginginkan pengolahan gas dilakukan melalui fasilitas Onshore Processing Facility (OPF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Sementara itu, operator Blok Andaman, Mubadala Energy, dikabarkan mempertimbangkan skema Floating Production Storage Offloading (FPSO) atau fasilitas terapung di tengah laut.
Menanggapi polemik tersebut, Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA), Muhammad Nur, mendorong Pemerintah Aceh dan Mubadala Energy mengedepankan pendekatan win-win solution agar pengembangan proyek strategis tersebut tidak terhambat.
Menurutnya, masing-masing pihak memiliki dasar pertimbangan yang perlu dihormati dan dibahas secara terbuka.
“Kita memahami Pemerintah Aceh memiliki kepentingan agar pengolahan gas dilakukan di darat melalui fasilitas OPF di KEK Arun sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah, mulai dari lapangan kerja, ketahanan energi, hingga tumbuhnya industri turunan,” ujar Muhammad Nur, Jumat (5/6/2026).
Di sisi lain, kata dia, Mubadala Energy juga memiliki pertimbangan teknis, efisiensi biaya, keekonomian proyek, serta percepatan pengembangan lapangan yang menjadi dasar dalam mempertimbangkan opsi FPSO.
Karena itu, ForBINA meminta seluruh pihak mengedepankan dialog konstruktif dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait.
“Pemerintah Aceh, Mubadala, SKK Migas, Kementerian ESDM, hingga DPRA perlu duduk bersama mencari titik temu. Jangan sampai perbedaan pendekatan justru menghambat realisasi investasi dan pengembangan cadangan gas yang sangat potensial ini,” katanya.
Muhammad Nur menilai KEK Arun merupakan aset strategis Aceh yang telah memiliki infrastruktur energi dan industri sehingga berpotensi mendukung hilirisasi gas di daerah.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa aspek komersial dan teknis yang menjadi pertimbangan investor juga perlu diperhatikan agar proyek tetap layak secara bisnis.
ForBINA menawarkan pendekatan kompromi melalui pembahasan berbasis kajian komprehensif agar kepentingan ekonomi daerah dan keberlanjutan investasi dapat berjalan seimbang.
“Kami berharap ada ruang kompromi yang memungkinkan investasi tetap berjalan sesuai perhitungan bisnis investor, tetapi Aceh juga memperoleh manfaat maksimal dari pengembangan Blok Andaman. Prinsipnya jangan ada pihak yang merasa dirugikan,” tegasnya.
Menurut Muhammad Nur, pengembangan Blok Andaman menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu pusat energi nasional di masa mendatang.
“Yang paling penting saat ini adalah membangun komunikasi yang konstruktif. Potensi gas Blok Andaman harus menjadi peluang bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat iklim investasi di Aceh,” pungkasnya.
Kontributor : Fiqri-atapkota.
