ACEH UTARA – Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Aceh Utara, Ali Kuba, menyatakan dukungan terhadap langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dalam memperjuangkan keterlibatan dan kepentingan Aceh pada pengembangan Wilayah Kerja (WK) South Andaman yang saat ini menjadi salah satu proyek strategis sektor migas nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Ali Kuba pada Rabu (3/6/2026). Menurutnya, upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh merupakan bagian dari ikhtiar untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Aceh dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daerah.
Ali menilai langkah yang ditempuh Mualem tidak dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan upaya memperjuangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak-hak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki).
“Langkah Mualem perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat Aceh. Yang diperjuangkan adalah bagaimana potensi sumber daya alam yang dimiliki Aceh dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ali Kuba.
Menurutnya, Aceh memiliki sejarah panjang dan pengalaman yang kuat dalam sektor minyak dan gas bumi. Karena itu, Pemerintah Aceh dinilai memiliki dasar yang kuat untuk mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam proses pengembangan dan pengelolaan potensi migas di kawasan Andaman.
Ali juga menyoroti pentingnya memastikan keberadaan proyek migas tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal, baik melalui peningkatan kesempatan kerja, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, maupun kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Kekayaan alam yang berada di wilayah Aceh diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Karena itu, perlu ada ruang yang cukup bagi daerah untuk berperan dan memperoleh manfaat dari potensi yang dimiliki,” katanya.
Atas nama pribadi maupun organisasi, Ali Kuba menyatakan dukungan terhadap berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan kepentingan daerah terkait pengelolaan sumber daya alam.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.
Selain itu, Ali mendorong Pemerintah Aceh untuk melibatkan para profesional dan tenaga ahli migas asal Aceh yang telah memiliki pengalaman di tingkat nasional maupun internasional.
Menurutnya, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dapat menjadi kekuatan strategis dalam memperkuat posisi Aceh pada berbagai pembahasan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sektor energi.
“Kita memiliki banyak putra-putri Aceh yang telah berkiprah di industri migas selama bertahun-tahun. Pengalaman dan keahlian mereka dapat menjadi modal penting untuk membantu memperjuangkan kepentingan daerah secara profesional dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ali berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus membangun komunikasi yang konstruktif guna mencari formulasi terbaik dalam pengelolaan potensi migas di kawasan South Andaman.
Menurutnya, sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci agar pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang adil, berkelanjutan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Harapan kita, seluruh proses dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya mendukung investasi, tetapi juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh,” pungkasnya.
Kontributor : M Fiqri-atapkota.
