ATAPKOTA.COM, SUMUT – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan rencana intervensi pengendalian inflasi melalui pembelian cabai merah dari Pulau Jawa berjalan lancar. Pemerintah juga menepis isu yang menyebut banyak cabai rusak.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Swangro Lumbanbatu di Medan, Kamis (23/10/2025). Ia menegaskan bahwa kondisi cabai yang diterima masih baik dan layak edar. “Isu cabai rusak itu tidak benar. Memang ada sebagian kecil yang rusak karena perjalanan, tetapi jumlahnya tidak banyak dan akan diretur sesuai kontrak,” jelasnya.
Swangro optimistis langkah intervensi ini akan menekan laju inflasi Sumut. Ia menegaskan bahwa pengiriman cabai masih berlangsung dan akan tiba dalam dua tahap berikutnya. Dengan tambahan pasokan itu, harga cabai di pasar diharapkan turun secara bertahap.
“Oleh sebab itu, kami berharap semua pihak mendukung langkah cepat Pemprov Sumut ini,” ujarnya.
Swangro juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan merugikan petani lokal. Intervensi dilakukan semata untuk menstabilkan stok cabai di tengah lonjakan harga. “Harga jual masih di bawah ambang batas Harga Eceran Tertinggi (HET), jadi petani tidak perlu khawatir,” katanya.
Ia menambahkan, BUMD siap berkolaborasi dengan petani lokal untuk membeli hasil panen dengan harga yang adil. “Kami diamanahkan Pak Gubernur untuk menampung hasil panen petani lokal saat stok berlebih agar mereka tidak rugi,” tambahnya.
Sebagai informasi, Pemprov Sumut melalui BUMD membeli 50 ton cabai merah dari Pulau Jawa untuk intervensi inflasi. Komoditas itu akan disebar di pasar-pasar di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, dua wilayah penyumbang inflasi tertinggi di Sumut.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Hutagalung meluruskan isu yang menyebut ASN wajib membeli cabai intervensi. “Di surat itu hanya ada penawaran, bukan kewajiban. ASN juga berhak membeli sebagai konsumen biasa,” tegasnya. (AK1)
