Prabowo Siapkan Pemerintahan Berbasis AI, UMKM hingga Bansos Akan Terpantau Digital

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Rabu, 10 Juni 2026 - 02:31 WIB

40175 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.

Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.

ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mempercepat transformasi digital nasional melalui pengembangan Government Technology (GovTech) berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran DEN di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Luhut mengungkapkan, sekitar 80 persen sistem GovTech nasional kini telah saling terkoneksi. Bahkan sejak 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah berhasil diintegrasikan dalam satu sistem yang didukung teknologi AI.

“Semua data sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Pemerintahan Presiden Prabowo menjadikan GovTech sebagai salah satu bagian paling penting karena seluruh data akan terkumpul dengan baik dan dapat dimonitor secara terintegrasi,” ujar Luhut.

Menurutnya, pemanfaatan AI juga telah menunjukkan hasil nyata. Salah satunya melalui teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang mampu menyelesaikan proses verifikasi atau sanggahan data hanya dalam waktu sekitar satu menit.

Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, GovTech juga akan menjadi instrumen penting dalam pembinaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan basis data yang lebih lengkap dan terintegrasi, pemerintah dapat memperluas jangkauan pendampingan usaha sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan secara bertahap.

Luhut menyebutkan, sekitar 64 juta UMKM di Indonesia akan terhubung ke sistem nasional sehingga dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi formal melalui skema pajak UMKM sebesar 0,5 persen.

“Jika ini berjalan dengan baik, tax ratio Indonesia yang saat ini berada di kisaran 9 persen berpotensi meningkat menjadi 12 hingga 13 persen secara bertahap. Penerimaan negara juga akan meningkat signifikan,” jelasnya.

Pengembangan GovTech, lanjut Luhut, dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang telah berjalan sebelumnya, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian (Simbara). Seluruh sistem tersebut dikembangkan oleh talenta-talenta digital Indonesia.

Sebagai tahap implementasi, pemerintah saat ini menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota. Salah satu daerah yang telah menerapkan sistem tersebut adalah Banyuwangi dengan hasil yang dinilai cukup sukses.

“Kami belajar dari Banyuwangi. Jika proyek di 42 daerah ini berhasil, maka pada Oktober 2026 akan dilakukan peluncuran nasional sehingga seluruh 514 kabupaten dan kota dapat terhubung dalam sistem yang sama,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan arahan terkait pengembangan International Financial Center dan skema family office guna meningkatkan daya tarik investasi Indonesia di tingkat global.

Sementara di sektor pelayanan publik, pemerintah tengah mempersiapkan Digital Single ID yang ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun 2026. Sistem identitas digital terpadu ini akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Melalui pemanfaatan AI, pemerintah akan mampu mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih akurat sehingga berbagai bentuk subsidi dan bantuan langsung dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

“Ke depan subsidi tidak lagi diberikan kepada barang, tetapi langsung kepada penerima manfaat. Dengan sistem ini, efisiensi anggaran akan meningkat dan bantuan menjadi lebih tepat sasaran,” ujar Luhut.

Ia menegaskan, transformasi digital yang sedang dibangun merupakan langkah besar menuju pemerintahan modern berbasis data dan teknologi. Dengan jumlah penduduk yang mendekati 300 juta jiwa, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara pertama di dunia yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis AI secara menyeluruh.

“Ini merupakan keberanian besar. Semua proses akan dapat dimonitor melalui sistem digital berbasis AI yang dibangun oleh anak-anak bangsa sendiri,” pungkasnya. (AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru