ATAPKOTA.COM, MEDAN – Peningkatan kuota pelatihan kerja bagi masyarakat Medan Utara menjadi 60 persen dari sebelumnya sekitar 30 persen menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kota Medan memperluas akses peningkatan keterampilan bagi pencari kerja. Namun, kebijakan tersebut menyisakan tantangan besar: memastikan pelatihan tidak berhenti pada sertifikat, melainkan benar-benar membuka jalan menuju pekerjaan dan kemandirian ekonomi.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di aula Gedung Pelindo, Belawan, Selasa (3/11/2026).
Program ini mencatatkan 200 peserta terpilih dari total 1.218 orang yang mendaftar. Sebanyak 122 peserta berasal dari kawasan Medan Utara, meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Deli.
Peningkatan porsi peserta dari kawasan utara tersebut menjadi langkah pemerataan akses pelatihan. Wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian dalam pengembangan kesempatan ekonomi diharapkan memperoleh peluang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerjanya.
Dalam sambutannya, Rico Waas menyebut persoalan pengangguran tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Dunia usaha dan industri juga perlu terlibat dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan jumlah pencari kerja di Kota Medan mencapai lebih dari 100.000 orang setiap tahun. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan langkah konkret agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Kalau biasanya dulu 30 persen, kali ini menjadi 60 persen. Dari Medan Utara ada 122 orang. Ini merupakan wujud bagaimana kita memperbanyak kesempatan bagi masyarakat Medan Utara,” ujar Rico.
Meski demikian, besarnya jumlah pendaftar dibandingkan kuota yang tersedia memperlihatkan masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses peningkatan keterampilan. Dari 1.218 pendaftar, hanya 200 orang yang diterima.
Artinya, program pelatihan tersebut baru menjangkau sebagian kecil pencari kerja yang berminat. Pemerintah perlu memikirkan keberlanjutan program agar kesempatan peningkatan kompetensi tidak hanya dinikmati oleh peserta yang berhasil lolos pada satu angkatan.
Rico menegaskan bahwa kebutuhan dunia kerja terus berubah. Perusahaan tidak lagi hanya mempertimbangkan ijazah atau latar belakang pendidikan formal, tetapi juga keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan perkembangan teknologi.
Karena itu, pelatihan yang diselenggarakan Pemko Medan mencakup sejumlah bidang, antara lain operator forklift, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), barista, teknisi pendingin atau AC, barber, tenun, pemasaran digital, serta fabrikasi aluminium.
“Perusahaan tidak saja hanya meminta ijazah atau melihat seseorang kuliah di mana dan jurusannya apa. Mereka juga membutuhkan skill,” kata Rico.
Namun, kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan industri harus dibuktikan melalui hasil penempatan kerja. Pemerintah perlu memastikan setiap jenis pelatihan memiliki hubungan nyata dengan kebutuhan perusahaan, bukan sekadar menyediakan program yang terlihat menarik bagi calon peserta.
Sertifikat kompetensi memang penting, tetapi tidak otomatis menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan. Karena itu, evaluasi program semestinya mencakup jumlah peserta yang berhasil bekerja, memperoleh penghasilan, atau mengembangkan usaha mandiri setelah menyelesaikan pelatihan.
Selain meningkatkan keterampilan pencari kerja, Rico meminta Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengembangkan sistem informasi lowongan kerja digital yang dapat diperbarui secara real time.
Sistem tersebut diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja, persyaratan perusahaan, serta peluang pekerjaan yang tersedia.
Rico juga mengingatkan peserta agar tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis. Kedisiplinan, kejujuran, integritas, dan profesionalisme harus menjadi bagian dari kesiapan memasuki dunia kerja.
Langkah membangun sistem informasi lowongan kerja merupakan kebutuhan penting. Sebab, persoalan pencari kerja bukan hanya keterbatasan keterampilan, melainkan juga akses terhadap informasi dan hubungan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Pemerintah perlu memastikan sistem tersebut benar-benar dapat diakses masyarakat, memiliki informasi yang terverifikasi, dan menyediakan pembaruan lowongan secara berkala.
Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, menjelaskan program tersebut merupakan tindak lanjut aspirasi anggota DPRD dan masyarakat, termasuk masukan yang disampaikan melalui kegiatan Sapa Warga.
Dari total 1.218 pendaftar, sebanyak 200 peserta dinyatakan diterima. Sebanyak 122 di antaranya berasal dari kawasan Medan Utara.
Pelatihan meliputi bidang K3, barista, tenun, digital marketing, teknisi AC, dan fabrikasi aluminium.
Selain memperoleh keterampilan dan sertifikasi, peserta juga berpeluang mendapatkan penempatan kerja maupun bantuan peralatan untuk memulai usaha secara mandiri.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Medan Saipul Bahri, HT Bahrumsyah, dan Roma Uli Silalahi; Direktur PT Pelindo Daya Sejahtera Sumargo; sejumlah pimpinan perusahaan; serta perwakilan unsur Forkopimda.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyematan tanda peserta, penyerahan peralatan penunjang pelatihan, serta penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan sejumlah perusahaan, termasuk PT Industri Karet Deli dan PT Pelindo Daya Sejahtera.
Peningkatan kuota pelatihan bagi warga Medan Utara patut diapresiasi sebagai upaya memperluas akses peningkatan kompetensi. Namun, keberhasilan program ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah peserta, jenis pelatihan, maupun banyaknya nota kesepahaman yang ditandatangani.
Pemko Medan perlu membuka data mengenai berapa peserta yang berhasil ditempatkan di perusahaan, berapa yang memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi, serta berapa yang mampu menjalankan usaha mandiri setelah mengikuti pelatihan.
Perusahaan mitra juga perlu menunjukkan bentuk keterlibatan konkret, termasuk kebutuhan tenaga kerja, mekanisme rekrutmen, dan peluang penempatan bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan.
Di tengah tingginya persaingan mendapatkan pekerjaan, masyarakat tidak hanya membutuhkan pelatihan keterampilan. Mereka membutuhkan jembatan yang nyata antara ruang pelatihan dan dunia industri.
Karena itu, tantangan sesungguhnya bagi Pemko Medan bukan sekadar meningkatkan kuota peserta dari Medan Utara menjadi 60 persen, melainkan memastikan kebijakan tersebut menghasilkan kesempatan kerja yang terukur dan berdampak bagi kehidupan masyarakat.
Pelatihan boleh selesai, tetapi tanggung jawab pemerintah terhadap masa depan peserta tidak boleh berhenti ketika sertifikat diserahkan.(MB/AP/red)
