ATAPKOTA.COM, SUMUT – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyoroti pentingnya keseimbangan peran perempuan di ranah domestik dan ruang publik saat menghadiri peringatan Hari Kartini di Medan, Jumat (24 April 2026). Dalam forum tersebut, ia juga menyinggung masih terbatasnya keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis, khususnya di lembaga legislatif.
Pernyataan itu disampaikan Bobby dalam seminar bertajuk “Saatnya Perempuan Bicara” yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPAKB) Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.
Menurut Bobby, perempuan masih menghadapi tantangan dalam menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai bagian dari keluarga dan sebagai aktor di ruang publik. Ia menilai perlu adanya pemahaman yang menjembatani kedua peran tersebut agar dapat berjalan selaras.
“Keseimbangan ini penting agar perempuan dapat berkontribusi di ruang publik tanpa mengabaikan peran dalam keluarga,” ujarnya.
Dalam paparannya, Bobby juga mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik daerah masih relatif rendah. Ia menyebutkan masih terdapat kabupaten/kota di Sumatera Utara yang belum memiliki anggota legislatif perempuan.
Ia menambahkan, meskipun DPRD Sumut saat ini dipimpin oleh perempuan, komposisi keterwakilan perempuan secara keseluruhan masih terbatas. Selain itu, dari sisi kepemimpinan daerah, baru satu kabupaten yang dipimpin oleh kepala daerah perempuan.
Data kependudukan yang disampaikan Bobby menunjukkan bahwa dari total 15,7 juta penduduk Sumatera Utara, sekitar 7,8 juta adalah perempuan. Dari jumlah tersebut, sekitar 5,8 juta berada pada usia produktif.
Menurutnya, potensi tersebut perlu didorong melalui peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan di berbagai sektor, termasuk melalui kegiatan seminar dan pelatihan.
“Diperlukan ruang dan keberanian bagi perempuan untuk berperan lebih luas, tanpa harus terjebak pada dikotomi peran,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, memaparkan data nasional terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang 2025, tercatat 35.131 kasus dengan total korban mencapai 37.372 orang.
Menurut Arifatul, mayoritas korban dalam data tersebut adalah perempuan. Ia menilai peningkatan angka laporan tidak semata menunjukkan kenaikan kasus, tetapi juga mencerminkan mulai tumbuhnya keberanian korban untuk melapor.
“Ini menunjukkan kesadaran untuk berbicara mulai meningkat, namun tetap menjadi pekerjaan besar bagi semua pihak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus diperkuat, termasuk melalui edukasi publik dan forum diskusi seperti seminar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, antara lain perwakilan DPR RI, Bank Indonesia, serta organisasi perangkat daerah dan komunitas perempuan di Sumatera Utara. (AK1/red)
