ATAPKOTA.COM, MEDAN – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (31/8/2026) sore.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., dalam sambutannya mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dalam mendorong peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara yang disampaikan dalam rakor, realisasi penerimaan hingga Agustus 2026 mencapai 55,41 persen dari target Rp6,96 triliun atau sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan.
Bobby menilai capaian tersebut perlu terus dipacu agar target penerimaan daerah dapat tercapai hingga akhir tahun.
“Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 persen hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini,” sebut Bobby.
Dalam rakor tersebut, Bobby juga mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu sebagai salah satu opsi untuk mendorong pemerataan penerimaan pajak kendaraan antardaerah.
Ia mengaitkan wacana tersebut dengan penerapan kebijakan opsen PKB yang membuat bagian penerimaan pajak kendaraan dialokasikan secara lebih langsung kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Menurut Bobby, kebijakan opsen memberikan peluang bagi daerah untuk memperoleh manfaat lebih besar dari potensi pajak kendaraan yang ada di wilayahnya. Namun, ia melihat terdapat perbedaan potensi penerimaan antara daerah dengan jumlah kendaraan yang tinggi dan daerah yang memiliki jumlah kendaraan lebih sedikit.
“Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya,” tutur Bobby.
Bobby kemudian menyampaikan gagasan agar pemerintah dapat mengkaji kemungkinan penyesuaian pajak kendaraan di daerah tertentu.
“Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,” lanjutnya.
Menurut Bobby, penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraan di daerah tersebut. Dengan demikian, ia berharap potensi penerimaan pajak kendaraan dapat lebih tersebar.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi inisiatif Pemprov Sumut menggelar rakor tersebut.
Menurut Agus, peningkatan PAD Sumatera Utara merupakan capaian yang positif. Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah sumber penerimaan yang dapat dioptimalkan pemerintah daerah.
Selain PAD, potensi tersebut antara lain dana transfer pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta alokasi anggaran kementerian/lembaga.
Agus menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam optimalisasi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Karenanya kerja sama kolaborasi dalam peningkatan PKB ini sangat penting antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Serta realisasinya kita harapkan bisa terus dipacu,” ungkapnya.
Ia mengatakan Kemendagri bersama pihak terkait memiliki peran pembinaan dalam optimalisasi penerimaan melalui sistem Samsat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak.
Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni menyerahkan piagam penghargaan kepada Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumatera Utara.
Rakor turut dihadiri Komisaris Utama PT Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama PT Jasa Raharja M. Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M. Hatta, Pj. Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.(AP/red)
