ATAPKOTA.COM, MEDAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution yang mempertemukan 10 gubernur se-Sumatera untuk membangun kolaborasi antardaerah dan menyatukan gagasan pembangunan Pulau Sumatera.
Pertemuan tersebut berlangsung di sela rangkaian kegiatan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/9/2026). Bobby yang bertindak sebagai moderator atau chair dalam pertemuan tingkat gubernur Indonesia, Malaysia, dan Thailand turut mengajak para gubernur se-Sumatera berdiskusi mengenai potensi kerja sama pembangunan kawasan.
Tito mengatakan, forum tersebut menghasilkan sejumlah gagasan yang dapat dikembangkan melalui kerja sama antardaerah. Menurutnya, setiap provinsi di Sumatera memiliki keunggulan yang dapat saling melengkapi.
“Tadi kita mendengar masukan dari rekan-rekan gubernur, ide-ide di antaranya untuk saling bekerja sama antarprovinsi, kabupaten, kota, karena masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa saling mengisi,” ujar Tito seusai rapat koordinasi gubernur se-Sumatera di Hotel JW Marriott, Medan.
Menurut Tito, kolaborasi antardaerah dapat diarahkan pada pembangunan yang lebih terintegrasi, termasuk konektivitas, ekonomi, pangan, energi, serta pengembangan kawasan.
Ia mengatakan, pemerintah pusat menyambut positif gagasan pembangunan terintegrasi di tingkat regional Sumatera sepanjang tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ada ide untuk membuat semacam konsep pembangunan terintegrasi kawasan khusus, kawasan atau region Sumatera. Nggak masalah, nanti dalam rangka untuk konsep besar ya, tentang konektivitas, pembangunan ekonomi, tentang pembangunan di bidang misalnya pangan, energi, dan lain-lain,” kata Tito.
Ia menambahkan, pemerintah pusat mendukung konsep pembangunan yang dapat memperkuat hubungan dan saling melengkapi antarwilayah.
“Dan ini menurut pemikiran dari pemerintah pusat, tentu pemerintah pusat mendukung konsep-konsep yang positif, yang bersifat saling mendukung satu sama lain, dalam kerangka NKRI,” ujarnya.
Tito menilai Pulau Sumatera memiliki modal pembangunan yang besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Ia menyebut sekitar 22 persen populasi Indonesia berada di Sumatera. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu modal penting dalam pengembangan ekonomi kawasan apabila potensi antarprovinsi dapat dikelola secara terintegrasi.
Selain sumber daya manusia dan sumber daya alam, Tito menyoroti posisi geografis Sumatera yang berada di antara jalur Samudra Hindia dan Selat Malaka.
Menurutnya, posisi tersebut membuka peluang bagi pelabuhan-pelabuhan di Sumatera dan wilayah kepulauan di sisi barat untuk dikembangkan sebagai bagian dari jaringan konektivitas perdagangan internasional.
Potensi tersebut, kata Tito, dapat menghubungkan Sumatera dengan berbagai kawasan di Asia, Eropa, hingga Afrika.
“Kalau bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan, Sumatera ini di samping bermanfaat bagi Sumatera sendiri, juga akan mendorong pertumbuhan daerah dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,” pungkas Tito.
Pertemuan 10 gubernur se-Sumatera tersebut membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun agenda pembangunan yang tidak berjalan sendiri-sendiri.
Gagasan mengenai konektivitas, pangan, energi, kawasan ekonomi, serta kerja sama antardaerah selanjutnya membutuhkan kajian dan tindak lanjut agar dapat diterjemahkan menjadi program yang memiliki target, pembagian kewenangan, pembiayaan, dan indikator keberhasilan yang jelas.
Dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penting, terutama jika kerja sama tersebut menyangkut konektivitas antarprovinsi dan proyek yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.
Dengan demikian, forum tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat berkembang menjadi kerja sama konkret yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumatera.(AP/red)
