ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menghadapi tantangan fiskal dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pasalnya, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang direncanakan pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar Rp 88,45 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Simalungun, Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Simalungun, Pamatang Raya, dipimpin Ketua DPRD Sugiarto, S.E. Turut hadir unsur pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, Asisten Administrasi Umum Roganda Sihombing, jajaran pimpinan perangkat daerah, serta unsur masyarakat dan undangan lainnya.
Dalam nota pengantarnya, Bupati menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah, menurutnya, harus dilakukan secara terarah, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan prioritas kebijakan nasional, antara lain swasembada pangan, pendidikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Anton Achmad Saragih mengungkapkan bahwa kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat, sementara kemampuan fiskal menghadapi sejumlah tantangan, terutama akibat penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.
Berdasarkan surat Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026, alokasi TKD Kabupaten Simalungun untuk Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp 1.844.329.797.000.
Jumlah tersebut berkurang Rp 88.459.299.000 dibandingkan alokasi tahun 2026.
Penurunan transfer tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian prioritas belanja, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), serta memastikan setiap program pembangunan memiliki manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Dalam rancangan APBD 2027 yang disampaikan kepada DPRD, Pemkab Simalungun memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp 2.403.592.358.120.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp 2.417.177.381.532 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 13.585.023.412.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 17.585.023.412 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 4.000.000.000.
Dengan demikian, pembiayaan neto yang tersedia sebesar Rp 13.585.023.412 atau sesuai dengan proyeksi defisit dalam rancangan APBD tersebut.
Bupati menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus berpegang pada prinsip pendapatan yang realistis, belanja berkualitas, pembiayaan terukur, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap program dan rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Anton.
Penurunan alokasi TKD di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Simalungun dalam menentukan arah kebijakan anggaran 2027.
Pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menetapkan program prioritas, mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, serta menghindari belanja yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara komprehensif, lancar, dan tepat waktu sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Pemkab Simalungun menyatakan komitmennya untuk mewujudkan APBD yang sehat secara fiskal, tepat sasaran, efisien, dan akuntabel, sejalan dengan visi pembangunan “Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju”.
Melalui pembahasan bersama DPRD, rancangan APBD tersebut diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kemajuan Kabupaten Simalungun secara berkelanjutan.(AP/red)
