ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat pengembangan kawasan unggulan di sektor kelautan dan perikanan guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Supriyanto, menegaskan komitmen tersebut dalam temu pers bertema “Pengembangan Ekonomi Biru” yang digelar di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, program unggulan yang dijalankan meliputi pembangunan Kampung Nelayan Berkah, Kampung Budidaya Perikanan Berkah, serta pengelolaan kawasan konservasi laut terpadu yang didukung pariwisata berkelanjutan.
“Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan merupakan misi kedua Bapak Gubernur Bobby Nasution, yaitu menjaga stabilitas ekonomi makro,” ujar Supriyanto.
Ia menjelaskan, Kampung Nelayan Berkah tidak hanya berfungsi sebagai permukiman, tetapi juga menjadi pusat pengelolaan berbasis komunitas. Sementara Kampung Budidaya Perikanan Berkah diarahkan sebagai sentra produksi ikan konsumsi lokal dan ekspor.
“Tim kami sudah melakukan survei untuk menetapkan lokasi kampung tersebut,” tambahnya.
Provinsi Sumut memiliki potensi maritim yang besar, dengan luas laut mencapai 3.884.811 hektare, mencakup 229 pulau termasuk Pulau Simuk, Wunga, dan Berhala sebagai tiga pulau terluar. Pada tahun 2023, jumlah nelayan mencapai 182.484 jiwa, terdiri dari 171.814 nelayan tangkap laut dan 10.670 nelayan perairan umum, sementara pembudidaya ikan mencapai 58.960 jiwa.
Produksi ikan di Sumut tahun 2023 tercatat 605.827 ton per tahun, dengan kapal motor kecil (0–5 GT) sebanyak 32.814 unit, dan kapal 5–30 GT sebanyak 13.282 unit. Selain itu, terdapat 8.587 motor tempel dan 5.927 perahu tanpa motor yang mendukung aktivitas perikanan rakyat.
Lebih lanjut, Supriyanto menegaskan bahwa Pemprov Sumut juga fokus pada konservasi laut untuk melindungi ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang menjadi habitat berbagai biota laut.
“Pengelolaan kawasan konservasi harus terkoordinasi, berkelanjutan, dan berbasis ekologi. Ini bagian dari komitmen ekonomi biru Pemprov Sumut,” tegasnya.
Adapun kawasan konservasi laut di Sumut mencakup Perairan Pulau Berhala (3.762 ha), Sawo-Lahewa Nias Utara (29.130 ha), Pulau Salah Nama (3.806 ha), Tapanuli Tengah (84.429 ha), Pulau Pini Nias Selatan (44.336 ha), dan Pulau Batu Nias Selatan (44.939 ha).
Dengan langkah ini, Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution berharap terwujudnya ekonomi biru yang berkeadilan, memperkuat ketahanan pangan laut, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir. (RAP)
