ATAPKOTA.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., bergerak cepat menekan gejolak harga beras di pasaran. Ia memastikan sekitar 15.700 ton beras murah segera digelontorkan lewat operasi pasar di seluruh kabupaten/kota Sumut. Langkah strategis ini diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat yang kian menjerit akibat tingginya harga kebutuhan pokok.
Kebijakan tersebut diumumkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog, yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman No. 41 Medan, Rabu (20/8/2025) malam. Rapat juga dihadiri para bupati dan wali kota se-Sumut.
“Ada 15.700 ton beras dari Bulog yang akan kita distribusikan. Harganya bisa dijual maksimal Rp13.100. MoU dengan Bulog sudah kita tandatangani,” tegas Bobby.
Bobby menjelaskan, operasi pasar akan dilakukan serentak di seluruh kabupaten/kota. Setiap daerah ditargetkan menggelar pasar murah dengan mengambil alokasi 500 ton beras. Dengan skema ini, stabilisasi harga diyakini bisa lebih cepat tercapai.
“Kalau semua bergerak bersama, 500 ton per daerah sudah bisa bikin operasi pasar serentak di seluruh Sumut. Tinggal Pemkab/Pemko menyiapkan MoU dengan Bulog,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ironi bahwa beberapa komoditas hasil produksi Sumut justru lebih banyak didistribusikan ke luar daerah seperti Riau dan Aceh, sehingga pasokan untuk kebutuhan masyarakat Sumut sendiri kerap defisit.
Senada, Budi Cahyanto, S.E., M.M., Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah akan mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Dengan skema ini, target 600 ton per hari bisa terealisasi. Jalur distribusi juga sudah jelas, mulai dari pasar rakyat, koperasi desa, gerai pangan binaan pemda, BUMN pangan, hingga swalayan modern,” paparnya.
Sementara itu, Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, M.Sc., Kepala BPS RI, menekankan pentingnya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menjadi basis data tunggal penduduk Indonesia.
“Dengan DTSEN, semua program pemerintah bisa tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Angka BPS sekarang sudah sinkron dengan Dukcapil, termasuk integrasi dengan data kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial,” jelas Amalia.
Ke depan, BPS juga akan mengumpulkan data Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) untuk mendukung perumusan kebijakan ekonomi yang lebih tajam.
“Kami apresiasi dukungan Pemprov Sumut dan kabupaten/kota dalam pembaruan data DTSEN. Ini akan jadi warisan berharga untuk pembangunan daerah,” tambahnya.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Rudi B. Hutabarat, S.E., M.M. (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut), Asim Saputra, S.ST., M.Si. (Kepala BPS Sumut), para kepala daerah se-Sumut, serta pejabat Pemprov seperti Erwin Hotmansah Harahap, S.Kom., M.M. (Kadis Kominfo Sumut) dan Dikky Anugerah, S.E., M.Si. (Plt Kepala Bapelitbang Sumut).
Wartawan : Andre/kr
