ATAPKOTA.COM, SUMUT – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menerima kunjungan kerja (kunker) tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kantor Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut, Jalan Sekip Baru, Medan. Kunjungan ini terkait penyusunan Rancangan Revisi Undang-Undang (RUU) KADIN.
Ketua Tim sekaligus Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, memimpin kunker bersama anggota dewan seperti Doli Kurnia Tanjung, Sugiat Santoso, Martin Manurung, dan lainnya. Hadir pula Ketua Umum KADIN Sumut, Firsal Dida Mutyara, beserta jajaran pengurus.
Dalam sambutannya, Sekdaprov menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional melalui pembaruan regulasi yang adaptif, relevan, dan berorientasi masa depan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Baleg DPR RI atas inisiatif dan komitmennya hadir di daerah. Proses legislasi nasional ini membuka ruang partisipasi publik, mendengarkan aspirasi pelaku usaha, pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan,” ujar Sulaiman Harahap saat membacakan sambutan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Sekdaprov menambahkan, regulasi hasil revisi diharapkan menjawab kebutuhan nyata di lapangan, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing produk lokal, serta mengembangkan sektor industri perdagangan, ekspor, investasi, dan ekonomi halal.
“KADIN berkontribusi membangun usaha yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Lembaga ini menjadi platform strategis untuk membuka akses pasar dan memperkenalkan potensi unggulan daerah, seiring dinamika ekonomi global,” katanya.
Sulaiman Harahap menekankan, rancangan revisi UU KADIN akan menyesuaikan transformasi digital dan perubahan struktur dunia usaha. Pemerintah Provinsi Sumut menyambut baik program legislasi nasional (Prolegnas) 2025 ini.
“Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha yang semakin kompleks, kompetitif, dan terintegrasi,” ujarnya.
Sekdaprov juga berharap UU yang dihasilkan memberi manfaat bagi pelaku usaha, termasuk memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah.
Ketua Umum KADIN Sumut, Firsal Dida Mutyara, menyatakan dukungan terhadap revisi UU KADIN sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dunia usaha.
Senada, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan, revisi UU KADIN dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan KADIN agar lebih efektif sebagai mitra strategis pemerintah, menyesuaikan dengan ekonomi digital, memperjelas status lembaga non-struktural, serta memperkuat tata kelola dan kewenangan penyelesaian sengketa bisnis.
“Rancangan ini bertujuan agar KADIN lebih responsif terhadap isu global, termasuk perdagangan bebas dan digitalisasi ekonomi,” ujar Bob Hasan.
Dalam pertemuan tersebut, akademisi Prof. Budiman Ginting dari USU memberikan masukan terkait revisi UU KADIN, termasuk penerapan praktik bisnis ramah lingkungan, inklusif, dan solusi terhadap konflik internal yang kerap menimbulkan dualisme. Masukan ini diharapkan menjadikan KADIN lembaga yang kuat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia. (AP)
