ATAPKOTA.COM, WASHINGTON, DC — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan optimisme terhadap masa depan hubungan Indonesia–Amerika Serikat dalam acara Gala Iftar Dinner Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Rabu, 18 Februari 2026. Dalam forum tersebut, Presiden menegaskan bahwa kunjungannya membawa agenda strategis: penyelesaian perjanjian dagang besar antara kedua negara.
“Saya berada di sini untuk menyelesaikan sebuah perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Kita telah bernegosiasi sangat intens selama beberapa bulan terakhir dan telah mencapai kesepakatan yang solid dalam banyak isu,” ujar Presiden.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa negosiasi dagang bilateral memasuki tahap akhir. Namun, pemerintah belum memaparkan secara rinci cakupan substansi perjanjian, nilai perdagangan yang terdampak, maupun sektor yang akan mendapat prioritas akses pasar.
Presiden menyebut perjanjian tersebut diharapkan menjadi pendorong utama penguatan kemitraan ekonomi Indonesia–Amerika Serikat. Ia juga menyinggung isu keseimbangan perdagangan yang selama ini menjadi perhatian Washington.
Hubungan dagang kedua negara memang menunjukkan dinamika fluktuatif. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, khususnya untuk ekspor tekstil, alas kaki, furnitur, serta produk berbasis mineral. Di sisi lain, Indonesia mengimpor komoditas teknologi tinggi dan produk pertanian tertentu dari AS.
Dalam konteks kebijakan perdagangan 2020–2026, Indonesia tengah memperluas perjanjian dagang bilateral dan regional guna menjaga akses pasar di tengah fragmentasi geopolitik global. Namun, setiap perjanjian dagang membawa konsekuensi: penyesuaian tarif, standar teknis, perlindungan industri domestik, hingga komitmen investasi.
Tanpa transparansi isi kesepakatan, publik sulit mengukur apakah perjanjian ini akan memperkuat daya saing nasional atau justru membuka tekanan baru bagi sektor tertentu.
Dalam pidatonya, Presiden juga mengingatkan peran historis Amerika Serikat dalam mendukung kemerdekaan Indonesia pada periode 1945–1949. Ia menyebut dukungan tersebut sebagai fondasi moral hubungan bilateral.
“Indonesia akan selalu mengingat peran yang dimainkan Amerika Serikat dalam sejarah kami,” kata Presiden.
Pernyataan tersebut menegaskan pendekatan diplomasi yang menggabungkan narasi sejarah dan kepentingan strategis kontemporer.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Tradisi non-blok, menurutnya, tidak menghalangi Indonesia membangun hubungan erat dengan semua kekuatan besar.
“Kami selalu ingin melihat kehadiran Amerika yang kuat di Indonesia. Kami selalu mencoba meyakinkan Amerika Serikat bahwa Indonesia adalah sahabat sejati, meskipun kami memiliki tradisi non-blok,” ujarnya.
Di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, posisi Indonesia sebagai negara kunci di Indo-Pasifik semakin strategis. Namun, menjaga keseimbangan hubungan tanpa terjebak dalam polarisasi geopolitik menjadi tantangan diplomasi yang tidak sederhana.
Presiden juga menyinggung pentingnya kolaborasi global dan menyambut upaya kepemimpinan Amerika Serikat dalam menciptakan iklim perdamaian.
“Mungkin ini tidak memuaskan semua pihak, tetapi setidaknya kita harus mencoba,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah ketidakpastian global: konflik bersenjata di berbagai kawasan, ketegangan perdagangan, dan krisis iklim. Dalam situasi ini, stabilitas politik dan kepastian hukum menjadi faktor krusial bagi arus investasi.
Namun, efektivitas diplomasi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pernyataan di forum internasional. Ia bergantung pada konsistensi regulasi domestik, reformasi birokrasi, serta harmonisasi kebijakan perdagangan dan industri.
Momentum Gala Iftar di Washington memperlihatkan upaya Indonesia memperdalam kemitraan strategis dengan Amerika Serikat—bukan hanya dalam perdagangan, tetapi juga politik, kemanusiaan, dan lingkungan.
Pertanyaannya kini bergeser pada tahap implementasi:
Apakah perjanjian dagang ini akan memberikan akses pasar lebih luas bagi produk bernilai tambah tinggi Indonesia?
Apakah perlindungan terhadap industri dalam negeri tetap terjaga?
Dan sejauh mana dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja?
Dalam diplomasi, kesepakatan adalah awal. Dalam ekonomi, hasil nyata adalah ukuran. (AK1)
