Prabowo Terima Laporan DEN, 86,9 Persen SPPG Gandeng UMKM Lokal

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Rabu, 10 Juni 2026 - 02:24 WIB

40149 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.

ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif terhadap pemenuhan gizi anak-anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen guna memastikan kredibilitas data yang disampaikan kepada Presiden.

“Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi di 800 titik dilakukan secara profesional. Kami di DEN menjaga betul kredibilitas dan hasilnya kami laporkan kepada Presiden,” ujar Luhut usai pertemuan.

Sementara itu, Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan survei dilakukan dengan mengambil sampel acak pada 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Hasil survei menunjukkan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga berhasil menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Hasil pertama yang kami lihat sangat positif. Sebanyak 86,9 persen SPPG yang ada saat ini memiliki setidaknya satu pemasok dari UMKM lokal. Bahkan rata-rata terdapat tiga UMKM yang menjadi mitra setiap SPPG,” ungkap Septian.

Menurutnya, keberadaan Program MBG telah membentuk rantai pasok ekonomi baru yang melibatkan pelaku usaha lokal di sekitar lokasi pelayanan gizi.

Lebih lanjut, DEN menemukan sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Hal ini menunjukkan manfaat ekonomi program tersebut langsung dirasakan masyarakat setempat.

“Yang menarik, sekitar 65 persen UMKM pemasok berada dalam wilayah kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG. Jadi bukan pemasok besar dari luar daerah, melainkan UMKM lokal yang tumbuh dan berkembang bersama program ini,” jelasnya.

Selain memberikan dampak positif terhadap UMKM, Program MBG juga terbukti membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil survei, hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari lingkungan setempat.

“Temuan berikutnya menunjukkan bahwa hampir 99 persen tenaga kerja yang bekerja di SPPG merupakan warga sekitar,” kata Septian.

Meski demikian, DEN menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama akses permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas variasi produk yang disuplai ke SPPG.

DEN juga menilai dampak ekonomi dari Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga di tengah tantangan global.

“Ini juga menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61 persen,” ujarnya.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya sukses dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Dengan keterlibatan ribuan UMKM dan tenaga kerja lokal, Program Makan Bergizi Gratis kini tidak hanya menghadirkan makanan sehat bagi generasi muda Indonesia, tetapi juga membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Rahmat/red)

Berita Terkait

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi
Bukan Pidato, Dua Puisi Alias Wello Justru Curi Perhatian di Rakernas III PJS
Zulkifli Hasan Lantik Pengurus DPP PJS 2026–2027, Tantangan Konsolidasi Nasional Menanti
Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, 11 Ponsel Disita
Wapres Gibran Tinjau RSUD Kondosapata, Dorong Penambahan Dokter dan Fasilitas Medis
Menko Pangan Zulkifli Hasan Dipastikan Buka Rakernas III PJS di Batam
Kadin Sebut Investasi Domestik Hampir Rp 2.000 Triliun
Era Baru SMA Taruna Nusantara, Presiden Prabowo Perluas Kampus dan Gratiskan Pendidikan bagi Seluruh Siswa

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru