ATAPKOTA.COM, SAMOSIR – Pemerintah Kabupaten Samosir menghentikan sementara operasional empat bangunan usaha di Kecamatan Pangururan karena belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Langkah penertiban yang dilakukan pada Kamis (5/11/2026) itu menjadi bagian dari penegakan aturan perizinan bangunan di wilayah Kabupaten Samosir.
Penghentian sementara tersebut dilakukan oleh Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Samosir. Dalam kegiatan itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memasang spanduk pemberitahuan penghentian operasional di masing-masing bangunan.
Empat bangunan yang menjadi sasaran penertiban diketahui dimanfaatkan sebagai aula atau ruang pertemuan, tempat usaha perdagangan, rumah makan, dan hotel. Pemerintah daerah meminta pemilik usaha memenuhi persyaratan perizinan sebelum kembali menjalankan kegiatan operasional.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir Pilippi Simarmata, Kepala Dinas Perhubungan Laspayer Sipayung, Plt. Kepala Satpol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Togarma Naibaho, serta unsur tim terpadu lainnya.
Pemkab Samosir menyatakan penertiban bukan dilakukan tanpa tahapan. Sebelum penghentian sementara diberlakukan, pemerintah daerah mengaku telah menyampaikan teguran tertulis hingga teguran kedua serta memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk mengurus PBG.
Namun, hingga batas waktu yang diberikan, persyaratan tersebut belum dipenuhi. Penertiban ini disebut mengacu pada Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pengenaan Sanksi atas Kegiatan/Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, menjelaskan bahwa penghentian sementara merupakan bagian dari pembinaan sekaligus penegakan ketentuan perizinan.
“Sudah diberikan teguran tertulis dan penempelan stiker sebelumnya. Hari ini dilakukan pemasangan spanduk penghentian sementara operasional terhadap empat bangunan yang belum memiliki PBG. Ini merupakan langkah pembinaan agar pemilik usaha terlebih dahulu fokus mengurus perizinannya sebelum kembali beroperasi,” jelas Pilippi.
Ia menegaskan, proses pengurusan PBG yang masih berjalan tidak serta-merta memberikan izin kepada pemilik bangunan untuk tetap beroperasi. Menurutnya, kegiatan usaha baru dapat kembali dilakukan setelah PBG diterbitkan sesuai ketentuan.
Pilippi menyebutkan, salah satu kendala dalam pengurusan PBG berkaitan dengan kelengkapan dokumen teknis dan gambar bangunan yang disiapkan melalui konsultan. Sejumlah berkas, menurutnya, masih belum lengkap atau perlu diperbaiki sesuai persyaratan dalam sistem perizinan.
Selain persoalan administrasi, ia menilai kesadaran sebagian pelaku usaha untuk mengurus perizinan sebelum mendirikan bangunan masih perlu ditingkatkan.
Di sisi lain, DPMPTSP menyatakan membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang hendak mengurus perizinan bangunan. Pemerintah daerah juga menyebut menyediakan fasilitasi konsultasi teknis, termasuk terkait gambar bangunan, dengan tetap mengacu pada standar dan persyaratan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir Rikardo Sidabutar menyatakan pihaknya akan terus menjalankan fungsi penegakan peraturan bersama perangkat daerah terkait.
Ia mengatakan penertiban dilakukan secara humanis dan profesional sesuai standar operasional prosedur (SOP), tetapi tetap mengedepankan ketegasan dalam penerapan aturan. Satpol PP bersama DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta unsur tim terpadu lainnya juga akan melanjutkan pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki PBG di wilayah Kabupaten Samosir.
Penertiban tersebut menyisakan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian publik, terutama kepastian proses pengurusan izin, mekanisme pengawasan, dan konsistensi penerapan sanksi terhadap seluruh bangunan yang belum memenuhi ketentuan.
Kepatuhan terhadap perizinan memang menjadi kewajiban pemilik bangunan. Namun, pemerintah daerah juga perlu memastikan pelayanan perizinan berjalan transparan, memberikan kepastian waktu, serta menerapkan aturan secara konsisten dan tidak diskriminatif.(AP/red)
