ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara, mengawal aksi unjuk rasa Aliansi Relawan Penggembala Sapi Baik Budi di Kantor PTPN IV Kebun Dolok Ilir, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Senin (11/11/2026). Pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis sehingga seluruh rangkaian aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, saat dikonfirmasi Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 17.00 WIB, mengatakan pengamanan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa.
“Polres Simalungun berintegritas dan humanis dalam melayani masyarakat. Polisi bersama masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani. Itu yang kami wujudkan dalam pengamanan aksi ini,” ujar AKP Verry Purba.
Ia menjelaskan, pengamanan telah dipersiapkan sejak pukul 07.30 WIB melalui apel kesiapan personel yang dipimpin langsung Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M.
Kapolres memastikan kesiapan seluruh personel agar pelaksanaan pengamanan berjalan optimal, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama aksi berlangsung.
Sekitar 50 peserta aksi sebelumnya berkumpul di Rumah Aspirasi Hinca Panjaitan, Huta I Bandar Selamat, Nagori Bandar Selamat. Selanjutnya, massa bergerak menuju Kantor PTPN IV Kebun Dolok Ilir, Nagori Dolok Tenera.
Aksi tersebut dikoordinasikan penanggung jawab Indra Syahputra Damanik, dengan koordinator lapangan Basri Irwan dari Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Sandiman dari Kecamatan Bandar Huluan.
Massa tiba di lokasi sekitar pukul 10.15 WIB. Dalam aksi tersebut, Selamat Riadi, Marlon Sirait, dan Indra Syahputra Damanik secara bergantian menyampaikan orasi.
Mereka juga membentangkan sejumlah poster berisi aspirasi terkait dugaan peracunan ternak, pengambilan ternak, serta pembatasan aktivitas penggembalaan di kawasan perkebunan.
Sekitar lima menit setelah massa tiba, General Manager PTPN IV Regional 2, Raja Suandi Purba, menemui peserta aksi. Ia didampingi Manajer Kebun Dolok Ilir, Doi Arfi Damayanti, serta Manajer Kebun Laras.
Menurut AKP Verry, aksi yang semula direncanakan berlangsung di dua lokasi, yakni Kebun Dolok Ilir dan Kebun Laras di Kecamatan Bandar Huluan, akhirnya dipusatkan di Kebun Dolok Ilir setelah pihak manajemen perusahaan hadir menemui massa.
“Karena General Manager hadir langsung, aksi dipusatkan di satu titik sehingga pengamanan lebih efektif,” jelasnya.
Selanjutnya, sekitar pukul 10.45 WIB, General Manager PTPN IV Regional 2 mengundang 15 perwakilan massa untuk melakukan dialog di ruang rapat.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan massa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan pengelolaan ternak dan aktivitas masyarakat di sekitar perkebunan.
Di antaranya, meminta pendataan serta ganti rugi terhadap ternak yang diduga mati akibat peracunan, pengusutan dugaan peracunan dan pencurian ternak oleh Polres Simalungun, serta penyusunan kesepakatan tertulis mengenai lokasi dan tata tertib penggembalaan.
Massa juga meminta penataan lokasi berjualan bagi pelaku UMKM, penghentian penahanan ternak dan pungutan yang dinilai tidak memiliki dasar tertulis, serta penghentian tindakan intimidasi terhadap masyarakat.
Selain itu, mereka mendesak pemeriksaan terhadap pejabat kebun yang dinilai perlu dimintai pertanggungjawaban dan meminta agar masyarakat sekitar memperoleh prioritas kesempatan kerja di lingkungan perkebunan.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak manajemen PTPN IV menyampaikan sejumlah penjelasan.
Terkait kesempatan kerja, perusahaan menyatakan terbuka menerima warga sekitar melalui mekanisme perekrutan mulai dari Buruh Harian Lepas (BHL) hingga berpeluang menjadi karyawan. Kebutuhan tenaga kerja yang disampaikan perusahaan mencapai sekitar 14 orang di Kebun Laras dan 54 orang di Kebun Dolok Ilir.
Mengenai persoalan ternak, pihak perusahaan menyatakan tidak melarang masyarakat beternak. Namun, ternak dilarang memasuki area tanaman kelapa sawit yang masih muda karena dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan tanaman.
Perusahaan juga membantah melakukan penyemprotan racun secara menyeluruh. Menurut penjelasan manajemen, penyemprotan hanya dilakukan pada bagian piringan tanaman kelapa sawit.
Manajemen turut meminta masyarakat segera melaporkan kepada manajer kebun apabila menemukan aktivitas atau kejadian yang dianggap janggal.
Sementara itu, terkait permintaan kesepakatan tertulis dan sejumlah tuntutan lainnya, pihak perusahaan menyatakan akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum meneruskan kepada pimpinan.
Setelah mendengarkan penjelasan manajemen, sekitar pukul 11.40 WIB, massa menyampaikan terima kasih dan membubarkan diri secara tertib.
Meski demikian, peserta aksi mendesak agar tuntutan mereka turut ditindaklanjuti melalui DPR RI, termasuk melibatkan Dr. Hinca Ikara Putra Pandjaitan, S.H., M.H., ACCS.
AKP Verry Purba menegaskan, Polres Simalungun akan terus melakukan pemantauan serta membuka ruang komunikasi antara kelompok masyarakat, pihak perusahaan, dan instansi terkait guna mencegah munculnya persoalan serupa.
“Kami akan terus melakukan monitoring dan pengamanan, serta memfasilitasi komunikasi antara kelompok massa, pihak perusahaan, dan instansi terkait untuk mencari penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia berharap masyarakat tetap dapat menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Menurutnya, kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
“Seluruh kegiatan berjalan aman dan lancar tanpa hambatan maupun gangguan dari pihak lain. Polri hadir untuk melayani dan melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat,” tutupnya.(AP/red)
