ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfra) membahas percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara, dengan fokus utama pada penyediaan hunian bagi warga terdampak. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi di Posko Darurat Bencana Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Jumat, 19 Desember 2025.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya dan dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman Kemenkoinfra Ronny Ariuly Hutahayan, bersama jajaran.
Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Sumut Surya menyampaikan bahwa bencana alam yang melanda Sumatera Utara berdampak luas pada 14 kabupaten dan 5 kota. Dari jumlah tersebut, terdapat sejumlah wilayah yang mengalami kerusakan paling parah.
“Wilayah dengan tingkat kerusakan paling berat meliputi Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Langkat,” ujar Surya.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun hingga saat ini, Surya menjelaskan bahwa dampak bencana menimbulkan kerugian jiwa dan materi dalam skala besar. Tercatat sebanyak 369 orang meninggal dunia, 926 orang mengalami luka-luka, dan 71 orang masih dinyatakan hilang. Sementara itu, jumlah pengungsi mencapai 4.477 kepala keluarga (KK).
Kerusakan infrastruktur juga terbilang signifikan. Terdapat 25 ruas jalan provinsi dengan 117 titik longsor, serta enam unit jembatan yang mengalami rusak total. Kerugian pada sektor infrastruktur jalan diperkirakan mencapai Rp880,65 miliar.
Selain itu, kerusakan masif turut melanda sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta perumahan rakyat. Total estimasi kerugian lintas sektor tersebut mencapai Rp18,37 triliun.
“Posko darurat telah didirikan sejak 27 November, atau sehari setelah bencana terjadi. Berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara, masa tanggap darurat dijadwalkan berakhir pada 24 Desember 2025,” kata Surya.
Ia menambahkan, distribusi bantuan logistik terus dilakukan secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 270,32 ton bantuan logistik telah disalurkan melalui Posko Utama, ditambah 303,7 ton bantuan yang dikelola melalui Hanggar Lanud Soewondo.
Menanggapi kondisi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman Kemenkoinfra Ronny Ariuly Hutahayan menyatakan bahwa pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus pada pemulihan sektor permukiman.
“Kami mendapatkan arahan langsung dari Kemenkoinfra untuk memprioritaskan pembangunan kembali sektor perumahan dan permukiman. Salah satu fokus utama adalah penyediaan hunian tetap bagi para pengungsi,” tegas Ronny.
Ia menambahkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk tahap pelaksanaan. Namun demikian, Ronny menekankan pentingnya aspek keamanan dan mitigasi risiko bencana.
“Kami meminta pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota segera memetakan wilayah dan mengusulkan lahan. Lahan tersebut harus melalui kajian risiko bencana yang ketat agar hunian yang dibangun tidak berada di zona rawan dan kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya. (AP)
