ATAPKOTA.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menjelaskan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berkaitan dengan penguatan kemandirian fiskal daerah dan perluasan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Kedua Ranperda tersebut mengatur perubahan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Penjelasan tersebut disampaikan Bobby Nasution dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 2, Medan, Rabu (11/11/2026). Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti beserta pimpinan dewan, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam penjelasannya, Bobby menyampaikan bahwa perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan kebutuhan hukum untuk merespons sejumlah perkembangan. Di antaranya dinamika regulasi nasional, hasil evaluasi pemerintah pusat, penataan perangkat daerah, strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), keberlanjutan layanan, serta penambahan objek retribusi baru.
“Daerah wajib menyelaraskan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi ini mengubah secara fundamental struktur pajak daerah dan retribusi daerah dengan menegaskan klasifikasi baru retribusi, prinsip penetapan tarif, batasan kewenangan daerah, serta standar pelayanan minimal yang harus menjadi dasar pemungutan,” sebut Bobby.
Selain penyesuaian terhadap regulasi nasional, Bobby mengatakan sejumlah tarif retribusi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan biaya operasional dan nilai ekonomi aset daerah. Karena itu, penyesuaian diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa memberatkan masyarakat, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kemudian untuk penambahan objek retribusi baru antara lain pemanfaatan aset daerah, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah (pertanian, peternakan, perkebunan), serta pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. Serta objek baru yang ditetapkan oleh regulasi nasional seperti pengelolaan pertambangan,” jelas Bobby.
Sementara itu, terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Bobby menegaskan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang adil. Namun, dalam praktiknya, masyarakat miskin dan kelompok rentan masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses keadilan, termasuk risiko kriminalisasi atas tindak pidana kategori ringan.
“Selama ini Perda tersebut telah melandasi semangat bantuan hukum. Namun belum sepenuhnya mewadahi paradigma penegakan hukum modern yang bergeser dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (restorative justice/RJ),” jelasnya.
Disampaikan juga, perubahan Perda tersebut bertujuan mengarusutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan mengedepankan penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan perdamaian. Selain itu, revisi regulasi diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan program perlindungan masyarakat, menyederhanakan mekanisme bantuan hukum, serta memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran.
Pendekatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem peradilan dengan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan sekaligus menekan beban lembaga pemasyarakatan (Lapas). “Kami meyakini bahwa dengan dukungan dan sinergi dari seluruh anggota dewan, perubahan Perda ini akan menjadi instrumen hukum yang kokoh untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih baik bagi masyarakat,” pungkas Bobby Nasution.
Usai menyampaikan penjelasan, Bobby Nasution selanjutnya menyerahkan secara resmi dokumen penjelasan kedua Ranperda tersebut kepada DPRD Sumut untuk dibahas sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.(AP)
