MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution membahas peningkatan pelayanan publik bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Selasa (15/7/2025). Pertemuan ini menyoroti tiga sektor penting: kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik, yang menjadi prioritas dalam kepemimpinan Bobby Nasution dan wakilnya periode 2025–2029.
Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Kerja Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Bobby menekankan pentingnya memastikan seluruh warga Sumut mendapatkan akses layanan yang adil dan berkualitas.
“Sumut termasuk provinsi terbesar di Indonesia. Karena itu, layanan kesehatan dan pendidikan harus menjangkau semua warga,” ujar Bobby.
Bobby memaparkan bahwa Pemprov Sumut kini menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) untuk menjamin layanan kesehatan terjangkau bagi seluruh warga. Selain itu, Pemprov juga memberikan beasiswa dokter spesialis sesuai kebutuhan daerah.
“Di Nias misalnya, sembilan orang dikirim ke Universitas Indonesia (UI) dengan kontrak 15 tahun agar tetap mengabdi di daerah,” kata Bobby.
Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan layanan medis di daerah terpencil dan memperkuat kapasitas tenaga kesehatan lokal.
Dalam dialog tersebut, Bobby juga meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus berkomunikasi dan berkolaborasi aktif dengan Ombudsman, khususnya dalam penanganan aduan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Saya berterima kasih kepada Ombudsman yang telah menjalankan fungsinya dengan baik dan aktif berdiskusi dengan Pemprov,” ucap Bobby.
Sementara itu, Kepala Ombudsman Sumut Herdensi Adnin menyampaikan beberapa temuan di lapangan, termasuk dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025/2026 yang dinilai cukup lancar.
“Kalau pun ada kendala, bisa cepat ditangani,” jelas Herdensi.
Selain itu, ia menyoroti masalah pelayanan rumah sakit, terutama bagi pasien BPJS kelas III dan ketersediaan obat-obatan.
Ombudsman Sumut juga terus melakukan penilaian publik terhadap pelayanan OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi ini menjadi tolok ukur untuk memperbaiki sistem layanan publik yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kami berharap pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dapat terus ditingkatkan dan direspons cepat,” tambah Herdensi.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Plt Asisten Administrasi Umum Chandra Dalimunte, Inspektur Sumut Sulaiman Harahap, Kepala Biro Organisasi Deddy Jaminsyah Putra Harahap, serta sejumlah pejabat Ombudsman Sumut.
Pertemuan ini mencerminkan sinergi nyata antara Pemprov dan lembaga pengawas publik dalam memastikan pelayanan di Sumut berjalan efektif, merata, dan responsif.
Wartawan : Andrew T Panjaitan
