ATAPKOTA.COM, GUNUNGSITOLI – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan skema pembiayaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang nelayan di Kabupaten Nias Selatan. Opsi yang didorong meliputi kerja sama dengan pihak swasta dan perbankan agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran.
Hal itu disampaikan Bobby saat menerima audiensi kelompok nelayan, pembudidaya, dan Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia di kediaman sementara Gubernur Sumut di Kota Gunungsitoli, Jumat (30/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bobby menyebut usulan tambahan anggaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut mencapai Rp229 miliar. Namun, penyesuaian anggaran mendorong pemerintah mencari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur perikanan, termasuk pabrik es, tempat pelelangan ikan (TPI), dan kapal nelayan.
“Kalau anggaran kita disesuaikan, harus ada ide kreatif. Jangan kalau uangnya dipotong, berarti kerjanya dipotong. Kita dorong pembangunan fasilitas bisa bekerja sama dengan pihak swasta,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, pemerintah provinsi dapat menjembatani skema pembiayaan melalui kredit perbankan dengan opsi subsidi bunga. Skema tersebut diharapkan membuka peluang bagi pengelolaan fasilitas perikanan secara profesional dan berkelanjutan, tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Misalnya pembuatan pabrik es, tidak semuanya harus pakai APBD. Bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta atau dikelola kelompok nelayan. Yang ditanggung pemerintah mungkin bunganya, sehingga usaha pabrik es betul-betul berjalan secara optimal,” katanya.
Selain pembiayaan, Bobby meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat nelayan. Pendataan tersebut mencakup alat tangkap, ketersediaan air bersih dan listrik, fasilitas produksi es, serta akses pasar, khususnya di wilayah kepulauan seperti Pulau Telo.
Bobby juga menekankan pentingnya mengintegrasikan pembangunan fisik dengan program pendukung. Ia menyebut pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan Presiden di Telukdalam dan Pulau Telo perlu disertai program yang memastikan fasilitas tersebut benar-benar meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan nelayan.
“Pembangunan satu program tidak bisa berdiri sendiri tanpa program penyangga. Cita-cita Bapak Presiden bukan hanya membangun fisiknya, tetapi nelayan benar-benar mendapatkan manfaatnya secara berkesinambungan,” tutur Bobby.
Terkait aspirasi masyarakat agar Gubernur Sumut berkunjung langsung ke Pulau Telo, Bobby menyambut baik usulan tersebut. Namun, ia meminta data kebutuhan dan rancangan program bantuan dimatangkan terlebih dahulu agar kunjungan pemerintah dapat disertai solusi yang jelas.
“Saya ke sana programnya harus jelas dulu. Supaya pas saya datang, kita tidak hanya bawa janji, tapi membawa program dan solusi nyata untuk nelayan,” ujarnya.
Dalam audiensi itu, Bupati Nias Selatan Sokhiatulö Laia memaparkan potensi kelautan dan perikanan daerahnya, mulai dari hasil tangkapan ikan, rumput laut, kerang, hingga bibit lobster. Menurutnya, kawasan kepulauan Nias Selatan juga memiliki 53 titik ombak yang berpotensi mendukung pengembangan pariwisata.
Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan fasilitas, alat tangkap, dan akses pasar. Sokhiatulö menyebut sebagian besar dari 7.116 nelayan di wilayah Teluk masih menggunakan sampan dayung untuk melaut.
Ia juga menyoroti persoalan pemasaran hasil produksi masyarakat. Sekitar 60 ton rumput laut, menurut pemaparannya, tidak dipanen pada bulan sebelumnya karena tidak ada pembeli.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor perikanan tidak cukup hanya mengandalkan penambahan infrastruktur. Ketersediaan pembeli, kepastian rantai pasok, akses pembiayaan yang terjangkau, serta pengelolaan fasilitas setelah dibangun juga menjadi faktor penting agar potensi kelautan Nias Selatan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.(AP/red)
