DJP dan Dukcapil Resmi Kerja Sama Integrasi Data NIK, Dukung Reformasi Perpajakan 2025

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 31 Juli 2025 - 18:05 WIB

40579 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk integrasi dan pemanfaatan data kependudukan dalam layanan perpajakan.

Penandatanganan berlangsung di Gedung Cakti KPDJP, Kamis (31/07/2025), oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen dalam memperkuat tata kelola administrasi perpajakan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, seiring dengan pelaksanaan reformasi perpajakan nasional.

“Kerja sama ini merupakan upaya integrasi dan pemanfaatan data lintas sektor untuk memperkuat basis data perpajakan dan administrasi kepemerintahan,” ujar Bimo.

Kerja sama tersebut mencakup validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemutakhiran data kependudukan, serta penerapan teknologi face recognition untuk mendukung proses administrasi dan pengawasan perpajakan secara digital.

Bimo juga mengapresiasi dukungan penuh dari Dukcapil serta tim internal DJP atas sinergi dan kolaborasi yang telah dibangun.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama ini, yang akan memperkuat sistem administrasi dan pelayanan DJP melalui hak akses data kependudukan,” tambahnya.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung hak akses dan pemanfaatan data kependudukan oleh DJP. Menurutnya, pemanfaatan data ini memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan strategis.

“Secara regulasi, data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, hingga penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminal,” jelas Teguh.

Melalui kerja sama ini, diharapkan sistem perpajakan nasional akan semakin terintegrasi, akurat, dan efisien dalam mendukung kebijakan fiskal dan pembangunan nasional.

 

Wartawan : Andrew Panjaitan.ST

Berita Terkait

Tinjau Pelabuhan Nabire, Wapres Gibran Soroti Keterbatasan Dermaga dan Dorong Perencanaan Terintegrasi
Gebyar Pajak Sumut Dongkrak PKB 30 Persen, Penerimaan Tembus Rp 125 Miliar
Dari ATR ke Boeing, Wapres Dorong Upgrade Bandara Nabire demi Konektivitas Papua Tengah
Pemprov Sumut Sebut Kericuhan Usai Pelantikan KA KAMMI Murni Urusan Internal, Pengamat Minta Evaluasi Penggunaan Aula Gubernur
Prabowo: Kekuatan Indonesia Bertumpu pada Kepemimpinan Daerah
Seskab: Presiden Prabowo Sidak Gudang Bulog Magelang
Prabowo Bicara Langsung ke Ketua DPRD se-Indonesia: Kepemimpinan Daerah Jadi Kunci Strategis
Bahas UUPA di DPR RI, Nurchalis Dorong Perpanjangan Dana Otsus dan Kewenangan Aceh Diperjelas

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 19:42 WIB

Dugaan Pungutan di SDN 091608 Sinaksak, Kepala Sekolah Buka Suara

Senin, 20 April 2026 - 18:55 WIB

Pesan Menyentuh Wakil Wali Kota untuk Jamaah Haji Pematangsiantar: Tinggalkan Kesombongan

Senin, 20 April 2026 - 18:42 WIB

Tinjau Pelabuhan Nabire, Wapres Gibran Soroti Keterbatasan Dermaga dan Dorong Perencanaan Terintegrasi

Senin, 20 April 2026 - 18:04 WIB

Jembatan Gang Damai Ambruk, Pemko Medan Ajukan Pinjam Pakai Lahan ke PT KAI

Senin, 20 April 2026 - 17:23 WIB

Gebyar Pajak Sumut Dongkrak PKB 30 Persen, Penerimaan Tembus Rp 125 Miliar

Senin, 20 April 2026 - 16:00 WIB

Dari ATR ke Boeing, Wapres Dorong Upgrade Bandara Nabire demi Konektivitas Papua Tengah

Senin, 20 April 2026 - 15:52 WIB

Kasus Pajak Rp 2,5 Miliar, DJP Sumut I Serahkan Tersangka ke Kejaksaan

Senin, 20 April 2026 - 15:30 WIB

Pemprov Sumut Sebut Kericuhan Usai Pelantikan KA KAMMI Murni Urusan Internal, Pengamat Minta Evaluasi Penggunaan Aula Gubernur

Berita Terbaru