ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Sosial bersepakat memperkuat sinergi program dengan rencana pendirian Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi. Program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka akses pendidikan layak bagi keluarga tidak mampu, khususnya di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar).
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat. Ini yang dibutuhkan masyarakat kita di kawasan transmigrasi, terutama di Papua yang angka kemiskinannya masih tinggi,” ujar Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dalam pertemuan bersama Menteri Sosial di Kantor Kemensos, Kamis (7/8).
Program Sekolah Rakyat akan menggabungkan pendidikan formal dan keterampilan praktis, sehingga lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga bekal kemampuan kerja. Menteri Sosial menegaskan, kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi.
Pemerintah berencana memulai pembangunan di beberapa titik prioritas tahun depan, dengan fokus pada daerah yang memiliki tingkat putus sekolah tinggi. Selain itu, akan ada pelatihan guru lokal untuk memastikan kualitas pengajaran sesuai standar nasional.
Dengan dukungan lintas kementerian, Sekolah Rakyat di kawasan transmigrasi diharapkan menjadi model pendidikan terintegrasi yang dapat diterapkan di seluruh wilayah 3T.
Wartawan : Edo/kr
