ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen menjaga kestabilan harga komoditas pangan melalui program Jaminan Stabilisasi Harga Komoditi Pangan (JASKOP). Program ini bertujuan melindungi petani agar tidak merugi dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan harga yang terjangkau.
“Tujuan JASKOP ini melindungi petani dan masyarakat. Petani tidak rugi, konsumen tidak mahal, inflasi pun stabil,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumut Effendy Pohan saat temu pers di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (18/9/2025).
Acara itu turut menghadirkan narasumber, antara lain Kadis Perindag Sumut Fitra Kurnia, Kadis Perkebunan dan Peternakan Sumut M Zakir Syarif Daulay, Statistisi Ahli Utama BPS Sumut Misfaruddin, Kabid Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sumut Lambok Turnip, serta Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Pratiwi M Ningrum. Diskusi dipandu Kabid IKP Dinas Kominfo Sumut Harvina Zuhra.
Data BPS menunjukkan inflasi year on year Sumut pada Agustus 2025 mencapai 4,42%. Komoditas pangan masih menjadi penyumbang terbesar inflasi. Untuk itu, Pemprov Sumut menyiapkan sejumlah program, mulai dari pembangunan solar dryer dome (SDD) hingga kerja sama dengan stakeholder guna menjaga stabilitas harga.
“Pemprov Sumut membangun fasilitas penyimpanan hasil pertanian sekaligus menyiapkan intervensi pasar agar harga tetap terkendali,” jelas Pohan.
Kabid Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sumut Lambok Turnip menegaskan, tahun 2025 akan dibangun 10 unit solar dryer dome (SDD) di dua kabupaten penghasil cabai merah terbesar, yakni Batubara dan Karo. Masing-masing kabupaten akan mendapat lima unit.
“Desember selesai dibangun di Batubara, dan tahun depan saat panen cabai merah SDD sudah bisa digunakan,” kata Lambok.
Setiap unit SDD mampu menampung dua ton cabai merah untuk dikeringkan sehingga umur simpan lebih panjang dan nilai jual meningkat. Fasilitas itu akan dihibahkan kepada Gapoktan dan dikelola bersama BUMD untuk distribusi.
“Keterlibatan BUMD sangat kami harapkan agar program berjalan maksimal,” tegasnya.
Kadis Perindag Sumut Fitra Kurnia menjelaskan pihaknya menggunakan aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag. Aplikasi itu memberi notifikasi dini jika terjadi lonjakan harga.
“Misalnya harga ayam dari Rp28 ribu naik ke Rp30 ribu, sistem langsung beri peringatan meski masih di bawah HET. Kami segera lakukan intervensi agar harga tidak melonjak,” ujar Fitra.
Sementara itu, Kadis Perkebunan dan Peternakan Sumut M Zakir Syarif Daulay menambahkan, pihaknya rutin memantau harga produk peternakan seperti ayam dan telur yang kerap memicu inflasi. Pemprov juga menjalin kerja sama dengan stakeholder peternakan unggas agar harga tetap seimbang.
“Tujuannya jelas, peternak, pedagang, dan masyarakat sama-sama tidak dirugikan,” tegas Zakir. (An/red)
