ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan komitmen mendukung penuh program Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dukungan ini mencakup transformasi digital UMKM, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan literasi masyarakat dalam mengelola keuangan secara sehat dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekdaprov Sumut, Togap Simangunsong, saat membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terkait penyusunan dan pencapaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Acara ini digelar oleh OJK Sumut di Le Polonia Hotel Medan, Selasa (23/9/2025).
“Capacity building IKAD sangat penting, karena pembangunan ekonomi bukan hanya soal pertumbuhan, tetapi juga pemerataan,” tegas Togap.
Menurutnya, akses keuangan bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan instrumen pemberdayaan sosial. Akses yang mudah, aman, dan terjangkau akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkuat UMKM, serta membuka peluang investasi daerah.
“Capacity building ini bukan hanya forum berbagi pengetahuan, tetapi juga momentum memperkokoh komitmen untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” tambahnya.
Togap berharap kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran bersama sekaligus memperkuat koordinasi antar-stakeholder. Tujuannya agar Sumut semakin berdaya saing, inklusif, dan sejahtera dengan tata kelola keuangan modern, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Sumut, Yusri, menegaskan kegiatan ini bertujuan mengevaluasi percepatan akses keuangan daerah.
“Kami terus mengevaluasi kondisi akses keuangan agar benar-benar tepat sasaran. Selain itu, kami mendorong penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, memperkuat pemantauan, serta mempercepat pencapaian target inklusi keuangan nasional,” kata Yusri.
Menurutnya, TPAKD perlu belajar dan memastikan program yang disusun benar-benar berdampak bagi masyarakat. “Harapannya, kegiatan ini melahirkan konsep pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan ini diikuti seluruh TPAKD dari 33 kabupaten/kota di Sumut. Hadir pula narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Rosy Widiawaty, Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN. (red)
