Presiden Prabowo Luncurkan Program Desa Nelayan: Pendapatan Nelayan Naik Hingga 100 Persen

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 16 Oktober 2025 - 11:49 WIB

40376 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui program Desa Nelayan, sebuah inisiatif besar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta memanfaatkan potensi laut nasional secara berkelanjutan.

Melalui program ini, pemerintah berkomitmen menghadirkan solusi nyata bagi pemberdayaan komunitas nelayan di seluruh Tanah Air dengan pendekatan yang terintegrasi antara ekonomi, infrastruktur, dan sosial.

“Dalam 80 tahun sejarah Indonesia, belum ada program ini yang benar-benar efektif untuk memberdayakan komunitas nelayan kami. Dan inilah yang sedang kami coba lakukan,” ujar Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Presiden menjelaskan bahwa program Desa Nelayan dimulai melalui proyek percontohan yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Salah satu model yang dikembangkan disebut Fishing Village Project, yaitu sebuah desa dengan sekitar 2.000 nelayan yang direorganisasi dan difasilitasi dengan infrastruktur lengkap.

Fasilitas tersebut meliputi dermaga sederhana, pabrik es, cold storage, panel surya untuk energi, klinik bersih, serta sekolah layak bagi keluarga nelayan.

“Kami menemukan dari kesaksian mereka, setelah satu setengah hingga dua tahun, pendapatan mereka meningkat hingga 100 persen. Saya sendiri sangat terkejut, karena sebelumnya saya pikir mungkin hanya naik 40 atau 50 persen,” kata Presiden.

Dengan adanya fasilitas pelelangan ikan, hasil tangkapan nelayan kini dapat dijual langsung dengan harga lebih tinggi dan stabil. Hal ini berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pemerintah menargetkan program Desa Nelayan akan diperluas secara nasional. Hingga tahun 2025, sudah dibangun 65 desa nelayan, dan pada akhir tahun 2026 ditargetkan mencapai 1.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.

“Seribu desa berarti akan memberdayakan dua juta nelayan. Jika dihitung dengan keluarga mereka, itu berarti delapan juta orang Indonesia yang merasakan manfaatnya,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menambahkan bahwa keberhasilan program ini akan memperkuat pasokan protein segar bagi masyarakat sekaligus memperkuat jaringan koperasi desa.

Saat ini, pemerintah telah membentuk lebih dari 81.000 koperasi desa yang memiliki gudang, cold storage, minimarket, apotek, dan klinik sendiri. Setiap koperasi juga akan memperoleh pembiayaan untuk dua truk pengangkut hasil produksi agar distribusi ke pasar berjalan efisien.

“Saya pikir ini akan menjadi waktu yang menarik bagi Indonesia. Saya bersemangat karena saya melihat mimpi dan konsep ini sedang menjadi kenyataan,” ujar Presiden menutup pernyataannya. (RAP)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru