ATAPKOTA.COM, SUMUT — Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (20/10/2025).
Rakor ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Indonesia, bertujuan memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi global.
Dalam arahannya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau ada uang, belanjakan saja sesuai dengan desain APBD-nya,” ujar Purbaya.
Purbaya juga mengingatkan agar pemerintah daerah menempatkan dana simpanan di bank daerah, bukan di bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Selain itu, Pemda diminta untuk:
- Menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan,
- Mendorong sektor produktif,
- Mempermudah proses perizinan,
- Menghidupkan UMKM, serta
- Meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional hanya dapat meningkat apabila dua mesin ekonomi, yakni pemerintah dan sektor swasta, bergerak beriringan.
Ia memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II tahun 2025 mencapai 5,12%, namun masih perlu dorongan tambahan agar target pertumbuhan 6% di akhir tahun bisa tercapai.
Menurut Tito, tingginya simpanan dana Pemda di perbankan yang tercatat mencapai Rp233,11 triliun secara nasional menjadi salah satu kendala utama dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Faktor penyebabnya antara lain adanya penyesuaian APBD 2025 mengikuti kebijakan efisiensi belanja daerah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri.
“Saya meminta seluruh Pemda untuk mengatasi hambatan administratif dan mempercepat serapan anggaran agar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% di akhir tahun 2025 dapat tercapai,” tegas Tito.
Tito juga menambahkan, realisasi APBD biasanya meningkat menjelang akhir tahun akibat pengajuan pembayaran dari pihak ketiga yang dilakukan menjelang penutupan tahun anggaran.
Dengan pelaksanaan Rakor ini, pemerintah daerah diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor, menekan disparitas harga antarwilayah, mempercepat belanja publik, serta menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. (RAP)
