ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar dapat beroperasi penuh di seluruh desa dan kelurahan pada tahun 2026. Salah satu langkahnya adalah memberikan pelatihan kepada pendamping dan pengurus KDKMP di seluruh kabupaten dan kota.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Program Koperasi Merah Putih dan Tiga Juta Rumah, Senin (27/10/2025). Rapat itu berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Wagub Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.
Menurut Surya, Pemprov Sumut kini tengah mendata aset tanah milik Pemprov, Pemkab, dan Pemko yang dapat dimanfaatkan sebagai gerai KDKMP. Ia menegaskan seluruh koperasi di Sumut telah memiliki badan hukum dan mulai diperkuat melalui pelatihan.
“Sudah diberikan pelatihan kepada 1.080 pengurus dan 12.000 pendamping KDKMP. Pelatihan ini diharapkan memperkuat manajemen koperasi yang akan aktif beroperasi mulai Maret 2026,” jelas Surya.
Ia menambahkan, di Sumut terdapat 6.110 KDKMP tersebar di 33 kabupaten/kota. Setiap koperasi didampingi satu satuan tugas (Satgas) di tingkat kabupaten/kota dan satu satgas di tingkat provinsi.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Ferry Juliantono meminta pemerintah daerah mendukung penuh program KDKMP yang menjadi program strategis nasional. Hingga kini, terdapat 82.223 KDKMP berbadan hukum dengan 1.120.318 anggota serta 686.923 pengurus dan pengawas di seluruh Indonesia. Sebanyak 68.603 koperasi telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), dan 16.132 koperasi telah memiliki gerai aktif.
Ferry menjelaskan, KDKMP berperan penting dalam pengendalian inflasi, stabilisasi harga, dan penyaluran pembiayaan mikro. Selain itu, koperasi juga menjadi pusat informasi harga dan produksi, sekaligus agen pelaksana program pemerintah.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Menurutnya, KDKMP mampu menekan inflasi melalui pemendekan rantai pasok, pengurangan peran tengkulak, dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat desa. Program ini juga memperluas inklusi keuangan dan memperkuat modernisasi sistem perkoperasian nasional.
Kegiatan virtual itu diikuti sejumlah pimpinan OPD Pemprov Sumut, seperti Effendy Pohan, Poppy Marulita Hutagalung, Fitra Kurnia, Timur Tumanggor, Erwin Hotmansah Harahap, dan Muhammad Suib, bersama perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Perum Bulog Sumut.
