ATAPKOTA.COM, SUMUT – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menampung aspirasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut terkait rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025. Audiensi berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (28/10/2025).
Dalam pertemuan itu, Bobby mendengarkan berbagai masukan dari pelaku usaha yang menilai penetapan UMP menjadi isu krusial bagi dunia industri dan tenaga kerja di Sumut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait mekanisme penetapan UMP tahun ini.
“Kita ketahui, penetapan UMP tahun lalu berasal dari pemerintah pusat. Tahun ini kita masih menunggu apakah mekanismenya akan tetap sama,” ujar Bobby Nasution.
Ia juga menilai dialog terbuka antara pengusaha dan pekerja sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang adil. Bobby menanggapi usulan buruh yang meminta kenaikan upah sebesar 8% dengan sikap terbuka.
“Saya rasa ini bisa. Para pengusaha dapat mengalihkan biaya dari sektor lain untuk membantu peningkatan upah buruh,” tambahnya.
Bobby menegaskan, Pemprov Sumut akan terus membuka ruang diskusi agar keputusan penetapan UMP tidak merugikan pengusaha maupun pekerja. Ia berharap hasil akhir mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlanjutan bisnis di Sumatera Utara.
Sementara itu, Ketua Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi lintas sektor mengenai dampak kenaikan upah terhadap biaya produksi.
“Kalau untuk kenaikan 8%, sektor industri akan paling terdampak karena banyak cost tambahan yang harus dikeluarkan. Namun bagi sektor perkebunan dan lainnya, dampaknya tidak terlalu besar,” jelas Firsal.
Ia juga meminta pembahasan UMP dilakukan secara mendalam dan bersama-sama, agar kebijakan yang diambil mencerminkan kondisi riil lapangan. Selain soal upah, Kadin menyoroti keamanan kawasan industri, khususnya di Belawan, yang dinilai masih rawan dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju keputusan UMP yang adil, berkelanjutan, dan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta pekerja di Sumatera Utara. (AK1)
