Sekda Junaedi Sitanggang Paparkan Kriteria Insentif Guru Nonformal dalam Public Hearing

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Rabu, 5 November 2025 - 20:55 WIB

40236 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kota Pematangsiantar mengenai insentif bagi tenaga pendidik pada pendidikan nonformal bidang keagamaan. Kegiatan berlangsung di Ruang Data Balai Kota, Rabu (5/11/2025).

Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kota Pematangsiantar mengenai insentif bagi tenaga pendidik pada pendidikan nonformal bidang keagamaan. Kegiatan berlangsung di Ruang Data Balai Kota, Rabu (5/11/2025).

ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, MKn diwakili Sekretaris Daerah Junaedi Antonius Sitanggang, SSTP, MSi menghadiri Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kota Pematangsiantar mengenai insentif bagi tenaga pendidik pada pendidikan nonformal bidang keagamaan. Kegiatan berlangsung di Ruang Data Balai Kota, Rabu (5/11/2025).

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, SH membuka kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Public Hearing bertujuan menyerap masukan masyarakat untuk menyempurnakan Ranperda. “Forum ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan perda, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan implementasinya efektif,” jelas Timbul.

Timbul menekankan, masukan yang komprehensif dari berbagai pihak, terutama masyarakat, sangat diperlukan. Ia berharap forum ini menghasilkan pandangan berkualitas dari akademisi, praktisi, serta aspirasi masyarakat umum, sehingga isu-isu krusial yang belum terakomodasi dalam draft awal Ranperda dapat diidentifikasi.

“Setiap masukan akan kami perhatikan dengan seksama sebagai bahan penyempurnaan Ranperda ini,” tambahnya.

Sementara itu, Sekda Junaedi menyoroti pentingnya Ranperda agar penerima manfaat merasakan dampaknya secara nyata. Ia menilai, peraturan ini dapat memotivasi guru Sekolah Minggu, guru madrasah, dan guru Maghrib Mengaji. “Pelaksanaan Ranperda harus selektif, memiliki kriteria dan persyaratan jelas. Data harus fleksibel karena menjadi acuan utama,” ujarnya.

Public Hearing menghadirkan dua narasumber dari Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Utara dan dimoderatori Ketua Bapemperda DPRD Kota Pematangsiantar, Alfonso Sinaga. Acara ini juga dihadiri Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Pematangsiantar, Drs. H. Natsir Armaya Siregar, sejumlah anggota DPRD, kepala bagian Setdajo, perwakilan perguruan tinggi, guru madrasah, perwakilan Sekolah Minggu, serta tokoh agama dari Buddha, Hindu, dan Khonghucu.

Dengan Public Hearing ini, DPRD Kota Pematangsiantar berharap Ranperda dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. (AK1)

Berita Terkait

PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka
Tabrakan Maut Kereta Api dan Angkot Hingga Terbakar, Sopir Angkot Tewas
Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka
Humanis di Jalan, Polda Sumut Edukasi Pengendara dalam Operasi Zebra Toba 2026
PTPN IV Kebun Marihat Lakukan Tanam Ulang 313 Hektar Sawit
SD Negeri Terus Kehilangan Siswa, Ini Penjelasan Kadis Pendidikan Pematangsiantar
Tahun 2027, Seluruh SMP Negeri Pematangsiantar Bakal Punya Kelas Unggulan
Januari 2027, SD dan SMP di Pematangsiantar Mulai Terapkan Lima Hari Sekolah

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 14:46 WIB

Bukan Sekadar Menindak, Polda Sumut Kedepankan Edukasi Humanis dalam Operasi Zebra Toba 2026

Selasa, 17 November 2026 - 17:17 WIB

Operasi Zebra Toba 2026, Polda Sumut Kerahkan 1.527 Personel dan Awasi 10 Pelanggaran

Selasa, 10 November 2026 - 21:56 WIB

Bobby Nasution Paparkan Program Pemerataan Pembangunan kepada Mahasiswa, Rp450 Miliar Disiapkan untuk Infrastruktur Desa

Selasa, 10 November 2026 - 21:50 WIB

Ikuti Arahan Presiden, Wapres Gibran Akan Fight di Jalur Hukum

Selasa, 10 November 2026 - 20:41 WIB

TKD Simalungun 2027 Berkurang Rp 88,45 Miliar, Bupati Anton Sampaikan Nota Pengantar APBD

Selasa, 10 November 2026 - 20:40 WIB

Kapolda Sumut: Kebebasan Berpendapat Harus Dijaga, Mahasiswa Diajak Bersinergi Berantas Narkoba

Selasa, 10 November 2026 - 13:05 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, Pemprov Sumut dan Kodaeral I Tabur Bunga di Perairan Belawan

Selasa, 10 November 2026 - 10:01 WIB

Bobby Nasution Kendalikan Inflasi Sumut, Turun dari 4,79% Jadi 2,71%

Berita Terbaru

HUKUM & KRIMINAL

Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:38 WIB