ATAPKOTA.COM, MEDAN – Kota Medan kembali mencuri perhatian publik. Langkah berani Pemko Medan meneken Pakta Integritas Data Driven Leadership bukan hanya mengguncang pola kerja lama yang penuh tumpukan kertas, namun juga memikat perhatian Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara. Langkah ini menandai pergeseran besar menuju pengambilan keputusan berbasis data, bukan sekadar asumsi.
Di balik gebrakan tersebut, sosok Wali Kota Medan Rico Waas kembali menjadi sorotan. Ia terus menampilkan gaya humanis dalam pendekatannya, namun tetap tajam dalam visi jangka panjang. Melalui kebijakan ini, ia ingin memastikan Medan bergerak sebagai kota modern yang menempatkan data sebagai pusat pengambilan kebijakan.
Ketua KI Sumut Abdul Haris Nasution tak menutupi apresiasinya. Ia menyebut Pemko Medan selalu bergerak lebih maju dibanding daerah lain di Sumut, terutama terkait pengelolaan data informasi publik.
“Penandatanganan pakta integritas ini adalah langkah yang tepat,” ujarnya usai acara Penandatanganan Pakta Integritas Data Driven Leadership, Jumat (21/11).
Haris menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik selalu bertumpu pada data yang akurat. Karena itu, menurutnya Medan kini bukan hanya mengikuti standar nasional, tetapi menaikkan standar itu sendiri.
“Data Driven Leadership itu bisa dipilah dan dipilih, atau data yang sudah ada harus dievaluasi. Semua kembali kepada komitmen pimpinan OPD,” tegasnya.
Lebih lanjut, Haris menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik diatur oleh regulasi yang mengamanatkan standar layanan informasi publik. Seluruh layanan itu, ujarnya, selalu berkaitan langsung dengan kualitas dan ketersediaan data.
“Apa yang dilakukan Pemko Medan ini sebuah kemajuan bagi informasi publik. Karena itu ini harus berkelanjutan. Jika pucuk kepemimpinan berganti, harus ada yang meneruskan. Jangan ada anggapan bahwa Data Driven Leadership ini hanya untuk saat ini saja,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa Pakta Integritas Data Driven Leadership menjadi salah satu pilot project bagi Sumatera Utara. Jika program ini berjalan konsisten, langkah tersebut dapat menjadi model pembelajaran bagi pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Sumut.
“Pemko Medan sudah memulainya. Mudah-mudahan pada 2026, Kota Medan sudah go untuk Satu Data,” pungkas Haris. (Mery/red)
