ATAPKOTA.COM – Presiden Prabowo Subianto meninjau sejumlah titik terdampak banjir di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, pada Senin, 1 Desember 2025. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memaparkan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah yang terdampak. Pemerintah menargetkan pemulihan cepat agar aktivitas masyarakat kembali berjalan stabil.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk memperkuat fasilitas desa dan infrastruktur daerah. Anggaran tersebut disiapkan melalui penghematan di tingkat pusat sehingga bantuan dapat langsung menyentuh masyarakat paling bawah.
“Alhamdulillah kita punya anggarannya. Kita lakukan penghematan di pusat supaya bantuan bisa langsung menyentuh kepentingan rakyat di desa dan kecamatan,” ucap Presiden.
Karena banjir merusak sejumlah jalur vital, Presiden menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur menjadi prioritas. Jalur transportasi yang terputus akan dibuka kembali, sementara jembatan rusak segera direkonstruksi. Langkah ini dinilai penting agar konektivitas wilayah pulih dan mobilitas warga tidak lagi terhambat.
“Kita segera membuka jalan yang putus. Jembatan yang rusak kita perbaiki,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden meninjau dapur darurat dan fasilitas penunjang yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Pemerintah juga mempercepat pembentukan koperasi desa guna memperbaiki distribusi barang subsidi. Dengan demikian, bantuan dapat diterima warga tanpa perantara.
“Nanti barang-barang subsidi langsung ke rakyat, tidak lagi lewat perantara,” lanjutnya.
Presiden turut menyoroti pentingnya peningkatan layanan pendidikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat fasilitas belajar di wilayah terdampak agar anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
“Insyaallah kita berbuat yang terbaik untuk Alas Leuser dan seluruh rakyat di sini. Kita berjuang agar kesejahteraan masyarakat meningkat,” tandas Presiden.
Kunjungan ini menjadi komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan berlangsung cepat, terarah, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.(AK1)
