ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pematangsiantar. Rakor tersebut dirangkai dengan Konsultasi Publik Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 serta pemetaan program, kegiatan, dan subkegiatan RPKD Tahun 2025–2029.
Kegiatan berlangsung di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, Rabu, 17 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Wesly Silalahi melalui Sekda Junaedi menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir angka kemiskinan memang mengalami penurunan, namun lajunya semakin melambat. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya tingkat kerentanan masyarakat, terutama kelompok dengan tingkat konsumsi di sekitar Garis Kemiskinan (GK).
Ia menjelaskan, jumlah penduduk yang berada di sekitar GK masih sangat besar, sementara ketimpangan pendapatan sulit ditekan. Selain itu, pertumbuhan pendapatan kelompok 40 persen penduduk terbawah cenderung rendah.
“Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan dan kelembagaan koordinasi, penajaman intervensi program dan anggaran, serta sinergi lintas pemerintahan, baik dengan pemerintah pusat dan provinsi maupun internal pemerintah kota hingga kecamatan dan kelurahan,” jelas Junaedi.
Junaedi menegaskan bahwa rencana belanja daerah dalam waktu dekat akan dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara dan selanjutnya dituangkan dalam dokumen penganggaran tahun berikutnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk kembali mengidentifikasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah disusun agar benar-benar sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta tepat sasaran.
“Kami mohon agar seluruh uraian belanja yang telah direncanakan dievaluasi kembali, apakah sudah sesuai dengan target dan sasaran penanggulangan kemiskinan yang kita harapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Junaedi meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) agar menyusun anggaran berbasis data yang terintegrasi dengan kecamatan, kelurahan, serta Dinas Pendidikan yang memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dalam kategori kemiskinan ekstrem dapat terakomodasi secara tepat.
Ia juga menekankan agar Dinas Ketenagakerjaan mengarahkan program pada uji kompetensi, bukan sekadar pelatihan.
“Pelatihan tanpa penyelesaian akar masalah tidak efektif. Lebih baik pesertanya sedikit, tetapi durasi dan kualitasnya ditingkatkan sehingga keterampilan yang diperoleh benar-benar sesuai kebutuhan dan berdampak pada pengurangan kemiskinan serta pengangguran,” katanya.
Selain itu, Junaedi menegaskan agar Dinas Kesehatan menjadikan masyarakat dalam kategori kemiskinan ekstrem sebagai prioritas utama dalam program layanan kesehatan.
“Penanggulangan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara bersama-sama. Semua perangkat daerah harus terlibat agar intervensi pemerintah benar-benar efektif. Bahkan, bantuan hibah rumah ibadah dapat dialokasikan sebagian untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar Sofie M. Saragih, S.STP., M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor TKPK bertujuan membahas rancangan RPKD Tahun 2025–2029 guna memperoleh masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan.
Selain itu, rakor juga memetakan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan agar lebih fokus, terukur, dan bersinergi dengan kondisi Kota Pematangsiantar.
“Peserta rakor terdiri atas unsur TKPK, staf ahli, para asisten, seluruh kepala organisasi perangkat daerah, PKK, Badan Pusat Statistik, camat, lurah, kepala puskesmas, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK),” jelasnya.
Rakor menghadirkan narasumber Edi Safrijal, S.Sos., M.I.Kom., selaku Spesialis Koordinasi, Perencanaan, dan Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah. (IL/red)
