ATAPKOTA.COM, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengembangkan layanan kesehatan regional pada tahun 2026 untuk mengantisipasi lonjakan pasien di sejumlah rumah sakit rujukan akibat pelaksanaan Program Berobat Gratis (Probis). Kebijakan ini diarahkan untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan wilayah domisili.
Kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara Hamid Rijal Lubis dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis, 29 Januari 2026.
Hamid mengatakan, sejak Probis diberlakukan pada tahun 2025, terjadi peningkatan signifikan jumlah pasien di sejumlah rumah sakit, khususnya rumah sakit rujukan di Kota Medan. Beberapa rumah sakit yang mengalami lonjakan antara lain Rumah Sakit Haji Medan, Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit Royal Prima, dan Rumah Sakit Murni Teguh.
“Rata-rata tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit tersebut sudah melebihi 80 persen,” ujar Hamid.
Menurutnya, Dinas Kesehatan Sumut di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Sumut akan mengembangkan skema layanan kesehatan berbasis wilayah, antara lain layanan kesehatan regional Pantai Timur, Dataran Tinggi, kawasan pariwisata, serta penguatan layanan kesehatan di Kota Medan.
“Skema layanan ini dikembangkan agar tidak terjadi penumpukan pasien di beberapa rumah sakit saja,” kata Hamid.
Selain penguatan layanan rumah sakit, Pemprov Sumut juga akan memaksimalkan peran fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas dan klinik. FKTP akan didorong memiliki nilai tambah agar layanan kesehatan dasar dapat diselesaikan di tingkat pertama tanpa harus dirujuk ke rumah sakit.
“Kami sedang menyiapkan model agar layanan dasar dapat ditangani di FKTP, sehingga rujukan ke rumah sakit benar-benar untuk kasus yang membutuhkan pelayanan lanjutan,” ujar Hamid.
Ia juga mengingatkan seluruh rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar tetap mematuhi standar operasional pelayanan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta standar pendukung lainnya.
Saat ini tercatat sebanyak 172 rumah sakit di Sumatera Utara telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil pengawasan Dinas Kesehatan Sumut, pada tahun 2025 terdapat lima rumah sakit swasta yang diberikan peringatan pertama akibat ketidaksesuaian standar pelayanan.
“Sanksi tetap akan kami tegakkan sesuai ketentuan apabila rumah sakit tidak memenuhi standar pelayanan,” kata Hamid.
Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM Rumah Sakit Haji Medan, Ridesman Nasution, mengakui bahwa penerapan Universal Health Coverage (UHC) melalui Probis berdampak pada peningkatan jumlah pasien di rumah sakit tersebut.
Pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026, tercatat 431 pasien dari 20 kabupaten dan kota di Sumatera Utara mengakses layanan Probis di RS Haji Medan. Mayoritas pasien berasal dari Kabupaten Deli Serdang, yakni sebanyak 287 pasien, disusul Kota Medan, Kabupaten Karo, Labuhanbatu, dan daerah lainnya.
Untuk merespons lonjakan tersebut, RS Haji Medan akan melakukan peningkatan sarana dan prasarana. Pada tahun 2026, rumah sakit ini akan memperluas ruang Unit Gawat Darurat (UGD) serta menambah kapasitas ruang rawat inap sebanyak 32 ruangan, dari total 327 ruangan yang telah tersedia.
Pada tahun 2025, RS Haji Medan juga telah menambah kapasitas ruang ICU anak sebagai respons terhadap kebutuhan perawatan intensif pasien anak. Selain itu, manajemen rumah sakit merekrut 12 dokter umum dan menambah 72 tenaga kesehatan non-dokter untuk memperkuat layanan.
Ridesman menambahkan, Pemprov Sumut pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,6 miliar untuk menanggung biaya kontrak dokter spesialis. Anggaran tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Probis yang menjadi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution. (AP)
