ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka akses magang kerja ke dalam dan luar negeri sebagai strategi menekan angka pengangguran yang saat ini tercatat 448 ribu orang. Program tersebut dijalankan melalui Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara dan mencakup magang nasional serta magang ke Jepang.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara, Yuliani Siregar, mengatakan pada Kamis, 19 Februari 2026, bahwa kesempatan magang dibuka untuk memperluas serapan tenaga kerja, khususnya bagi lulusan baru dan pencari kerja usia produktif.
“Program magang ada yang di dalam negeri dan ada yang ke luar negeri, yakni ke Jepang. Kesempatan ini kita buka untuk mengurangi angka pengangguran di Sumatera Utara,” ujarnya.
Program magang dalam negeri merupakan bagian dari agenda nasional yang telah berjalan sejak 2025. Di Sumatera Utara, sekitar 2.800 peserta disebut telah terserap bekerja di perusahaan dan rumah sakit melalui skema tersebut.
Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi resmi Kementerian Ketenagakerjaan di maganghub.kemenaker.go.id. Peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan di perusahaan yang terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) selama enam bulan. Biaya program ditanggung pemerintah.
“Setelah enam bulan, diharapkan peserta bisa direkrut sebagai karyawan tetap,” kata Yuliani.
Selain program nasional, Disnaker Sumut juga memfasilitasi magang ke Jepang melalui kerja sama pemerintah Indonesia dan Jepang (IM Jepang). Program ini dibuka dua kali setahun, pada April dan September, dengan kuota masing-masing 200 orang per gelombang.
Seleksi meliputi tes akademik seperti matematika, kemampuan fisik, dan kemampuan bahasa Jepang. Jalur seleksi melalui Disnaker tidak dipungut biaya. Setelah dinyatakan lolos di tingkat pusat, seluruh biaya selama di Jepang ditanggung perusahaan penerima magang.
Masyarakat juga dapat mengikuti program melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Dari 40 LPK yang terdaftar di Sumatera Utara, 11 lembaga memiliki kewenangan mengirim peserta ke Jepang. Melalui jalur ini, peserta menanggung biaya sekitar Rp42 juta yang mencakup pelatihan, bahasa, dan keberangkatan.
Menurut Yuliani, mayoritas peminat magang ke Jepang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Pemerintah provinsi tengah membahas kemungkinan dukungan pembiayaan melalui Bank Sumut dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Sedang dibahas mekanismenya, termasuk soal jaminan dan mitigasi risiko kredit macet,” ujarnya. Ia menyebut skema serupa telah diterapkan di Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur.
Data Disnaker menunjukkan angka pengangguran di Sumatera Utara turun dari 458 ribu orang pada 2024 menjadi 448 ribu orang pada 2025. Pemerintah daerah menilai program magang berkontribusi terhadap penurunan tersebut, meski faktor pertumbuhan ekonomi dan investasi juga berpengaruh.
Peserta magang di Jepang umumnya menjalani program tiga hingga lima tahun. Pemerintah berharap keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan saat kembali ke daerah asal.
Yuliani mencontohkan sejumlah alumni magang Jepang yang kembali ke Sumatera Utara dan mengembangkan sektor pertanian, termasuk bekerja sama dengan kelompok tani di Tapanuli Utara dalam budidaya cabai.
Ke depan, Disnaker bersama Dinas Pendidikan dan LPK akan melakukan sosialisasi sejak tingkat SMA dan SMK agar siswa mendapatkan pembekalan awal jika berminat mengikuti program magang Jepang. (AP/red)
