ATAPKOTA.COM, SUMUT – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, mendorong pelaksanaan Pekan Ramadan Sumut 2026 menjadi ruang kolaborasi yang inklusif, dengan melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat luas. Ia menyampaikan hal itu saat memimpin rapat persiapan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, pada Selasa, 3 Maret 2026.
Dalam rapat tersebut, Sulaiman menekankan pentingnya koordinasi yang detail dan terukur. Ia meminta seluruh pihak mematangkan perencanaan teknis, mulai dari penataan lokasi, pengamanan, rekayasa lalu lintas, kesiapan fasilitas umum, kebersihan, layanan kesehatan, hingga strategi publikasi.
Menurutnya, sinergi antarorganisasi perangkat daerah dan instansi vertikal harus berjalan konkret, bukan sekadar formalitas. “Tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi harus nyata dalam perencanaan maupun pelaksanaan,” ujarnya.
Sulaiman juga menegaskan kegiatan tersebut harus memberikan dampak sosial dan ekonomi yang jelas, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menilai Ramadan menjadi momentum strategis untuk menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut, Yuda P. Setiawan, menjelaskan Pekan Ramadan Sumut 2026 akan berlangsung pada 7–15 Maret 2026 di Pekan Raya Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto, Medan.
Menurut Yuda, rangkaian kegiatan meliputi bazar UMKM, pasar sembako murah, pasar malam, ceramah ustaz nasional, serta khataman Al-Qur’an bersama. Kegiatan dibuka untuk umum tanpa pungutan biaya dan dijadwalkan berlangsung setiap hari pukul 14.00 hingga 23.00 WIB.
Rapat persiapan itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumut dan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pemprov berharap penyelenggaraan Pekan Ramadan Sumut 2026 tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menghadirkan dampak ekonomi riil dan memperkuat kohesi sosial di daerah. (AP/red)
