ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut positif kebijakan pemerintah pusat yang menambah alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Sumatera Utara dari sekitar Rp4,3 triliun menjadi Rp6,3 triliun pada tahun anggaran 2026. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di provinsi tersebut.
Apresiasi itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya setelah mengikuti sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 dalam APBD yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kamis, 5 Maret 2026.
Kegiatan tersebut diikuti oleh pemerintah daerah dari tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Surya mengikuti pertemuan itu secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Daud, Kota Medan.
Menurut Surya, tambahan dana dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana di Sumatera Utara.
Namun, selain dukungan anggaran, pemerintah daerah juga memerlukan regulasi yang memungkinkan dana tersebut dapat segera digunakan.
“Kalau regulasinya sudah ada, dana itu bisa segera digunakan tanpa harus menunggu tahapan perubahan APBD,” kata Surya.
Dalam kesempatan itu, Surya juga berdiskusi dengan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di antaranya Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Timur Tumanggor, serta sejumlah pejabat lainnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, menjelaskan bahwa kebijakan penambahan dana tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menangani dampak bencana serta mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurut Tito, pemerintah juga memperluas cakupan penerima manfaat dana TKD. Jika sebelumnya hanya kabupaten dan kota yang terdampak langsung bencana yang dapat memanfaatkan dana tersebut, kini seluruh pemerintah daerah di provinsi terdampak dapat mengaksesnya.
Di Sumatera Utara, misalnya, sebelumnya hanya 18 kabupaten dan kota yang dapat memanfaatkan dana tersebut. Kini jumlahnya bertambah menjadi 33 kabupaten dan kota.
Kebijakan yang sama juga berlaku bagi dua provinsi lain yang terdampak bencana, yakni Aceh dan Sumatera Barat.
Implementasi kebijakan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026, serta diperkuat melalui surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur teknis penggunaan dana oleh pemerintah daerah.
“Saya berusaha mempermudah rekan-rekan eksekutif di daerah agar prosesnya bisa lebih cepat,” kata Tito.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menambahkan bahwa saat ini penanganan bencana di wilayah Sumatera telah memasuki tahap transisi dari masa tanggap darurat menuju pemulihan.
Pada fase tersebut, pemerintah memfokuskan bantuan untuk membantu masyarakat terdampak bencana agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Namun, dalam proses pendataan korban bencana, beberapa daerah masih menghadapi kendala. Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, misalnya, masih melakukan pemutakhiran data akibat banjir bandang susulan yang terjadi pada Januari dan Februari 2026.
“Saat ini masih menunggu rekomendasi dari Badan Geologi untuk memastikan apakah lokasi hunian yang akan dibangun masuk dalam zona berbahaya atau tidak,” kata Suharyanto.
Meski demikian, pemerintah menargetkan warga yang masih berada di tenda pengungsian dapat dipindahkan ke hunian sementara (huntara) sebelum Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan berlangsung sekitar dua pekan lagi.
Ia menambahkan bahwa selama masa transisi menuju pemulihan, pemerintah daerah masih dapat mengajukan kebutuhan tambahan bagi korban bencana.
“Seperti kebutuhan sandang dan pangan masih dapat didukung melalui dana siap pakai BNPB, tentu dengan mempertimbangkan kondisi kedaruratan,” kata Suharyanto. (AP/red)
